Menurut politikus Partai Gerindra itu, sebagian besar bangunan yang ada di kawasan Puncak tidak memiliki izin.
"Sebagian dari pemilik vila itu, pejabat tinggi negara dan memiliki jabatan strategis," tutur Iwan yang dikutip ZonaPriangan.com dari lama RRI.co.id.
Baca Juga: ANJAY, Jangan Termakan Pengalihan Isu Timor Leste, Kawal Terus 8-2
Iwan melanjutkan penertiban secara massif harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah pusat.
"Kami minta backup dari pusat karena tahu sendiri di Puncak itu seksi banget. Petinggi, mantan petinggi, pada punya (bangunan tak berizin). Kalau dibongkar bagaimana. Harus semua sama, jangan sampai pilih-pilih," ujarnya.***