Network
"Itu butuh waktu dua hingga tiga jam untuk bisa sampai ke sekolah. Hal ini saya anggap berlebihan tidak mempertimbangkan kemanusiaan, walaupun betul PNS harus bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi rasanya itu berlebihan,” ungkap Tete yang juga salah seorang tokoh masyarakat Majalengka.
"Sistem penerimaan siswa baru saja sekarang berdasarkan zonasi, masa penempatan jabatan kepala sekolah tidak merujuk ke hal tersebut," tambah Tete.
Baca Juga: Beredar Video Manipulasi Data Pasien Covid-19, Bupati Ciamis Langsung Membantah
Menurutnya pemerintah harusnya mempertimbangkan jarak tempuh seorang pegawai dengan tempat kerjanya.
“Apalagi jika kepala sekolah berprestasi kemudian dimutasi ke sekolah kecil dan jauh. Padahal harusnya kalau kepala sekolah berprestasi diberikan penghargaan bukannya diberi sanksi,” kata Tete.
Tete mencontohkan seorang Kepala Sekolah di wilayahnya yang dinilainya berprestasi namun kini dimutasi ke Indramayu.
Baca Juga: Warga Buang Sampah di Pinggir Jalan Nasional, TNI dan Polri Akhirnya Turun Tangan
Jika seorang kepala sekolah dimutasi karena sanksi, harusnya sebelum dimutasi diberikan pembinaan atau surat teguran terlebih dulu. Jika teguran tidak diindahkan baru diberikan tindakan oleh pimpinannya.
Hal yang sama juga berlaku untuk Kasubag TU. Yang pengangkatannya harus mempertimbangkan jarak dan tempat tinggal serta kemampuan seseorang.
Orang berprestasi harus diberikan penghargaan demikian sebaliknya pegawai yang bersalah harus diberikan sanksi.
