ZONA PRIANGAN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai 2017.
Proses penyidikan Tim Penyidik KPK ini, di Kantor BPKP Bandung dan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 28 Juli 2020.
Demikian dikatakan Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, saat update pemeriksaan saksi penyidikan kasus Kota Banjar, Rabu 29 Juli 2020.
Baca Juga: Persempit Ruang Gerak Peredaran Narkoba, Golat Jadi Desa Bersinar
Menurut Ali Fikri, pemeriksaan kepada beberapa orang saksi yang telah dipanggil dan seluruhnya hadir.
Di antaranya, Saksi Ade Setiana, Penyidik mengkonfirmasi keterangan yang bersangkutan terkait dengan dokumen-dokumen yang telah diamankan oleh penyidik mengenai dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012 sampai 2017.
Saksi Anet Yulisthian, Dewi Fitriana, Aceu Roslinawati dan Ratih Nurul Fadila, ini berkaitan data adanya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan dari rekening bank yang diduga milik salah satu pejabat daerah di Kota Banjar.
Baca Juga: Saat Kolam Dikuras, Ikan Dewa di Cibulan Menghilang, Misteri Itu Belum Terpecahkan
Sementara, terhadap Ojat Sudrajat, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan penerimaan fee oleh pihak-fihak tertentu terkait proyek-proyek infrastruktur di Kota Banjar saat yang bersangkutan menjabat selaku Kadis PUPR Kota Banjar.
Adapun kepada Supriyadi, penyidik mengkonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kota Banjar.
"Keterangan detail, selengkapnya tentu sudah terurai dalam BAP. Pada waktunya akan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum nantinya," ujar Ali Fikri.
Baca Juga: Karena Ingin Banyak Bermain, Deni Sopandi Pilih Persikab Ketimbang Persib
Bersamaan proses pemeriksaan saksi kasus Banjar oleh KPK, sejumlah warga Banjar yang mengatasnamakan Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) mendatangi KPK di Jalan Rasuna Said Jakarta.
"Saat di KPK, kami konfirmasi langsung ke Bagian Humas KPK. Saat itu, diterima Ibu Tata," ujar Ketua FRDB, Soedrajat Argadiredja kepada wartawan Kabar Priangan, Dede Iwan.
Lebih lanjut dia menegaskan, kedatangan ke KPK itu, intinya FRDB tetap konsen untuk mengawal dan memantau perjalanan kinerja KPK dalam mengusut tuntas kasus-kasus yang diduga melibatkan Dinasti di Kota Banjar.
Baca Juga: Kader Banyak yang Kehilangan Pekerjaan, PC Ansor Salurkan Bantuan Sembako
"Kami, FRDB tidak mau kecolongan dengan hanya mengungkap pelaku koruptor yang dijadikan korban sebagai kambing hitam saja. Tanpa menangkap 'Aktor Intelektual' yang sebenarnya," ujar Soedrajat.***