Network
ZONA PRIANGAN - Sebuah berita beberapa waktu lalu Habib Rizieq melalui kuasa hukumnya menyerukan untuk boikot Pangdam Jaya Letjen Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun melalui akun youtube pribadinya yang diunggah selasa 9 NOvember 2021, mengomentari instruksi terbaru yang dirilis eks pentolan FPI Habib Rizieq Shihab tersebut.
Refly kemudian mengatakan apa maksud Habib Rizieq menyerukan boikot Fadil dan Dudung.
Baca Juga: Hari Ini Jokowi Dikabarkan Akan Melantik Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman Menjadi KSAD
Menurutnya saat konferensi pers usai peristiwa terjadi 11 bulan lalu, Fadil dan Dudung memang ikut datang. Refly mengaku menyesalkan mengapa TNI bisa masuk dalam urusan sipil. Padahal seharusnya cukup Polisi saja yang menjelaskan dan hadir.
“Dalam kapasitas apa dia hadir, apalagi lengkap dengan pakaian dinas, seperti suasana perang saja. Seperti menghadapi kelompok bersenjata. Apalagi dia juga menyebut ketika berbicara bahwa dia panglimanya DKI,” kata Refly.
Bagi Refly pernyataan Dudung terkait ini perlu diluruskan. Sebab dia harus bisa membedakan mana wilayah sipil dan wilayah militer. Karena wilayah kedaulatannya hanya dalam konteks keamanan. Sedangkan untuk urusan sipil, panglimanya tetap ada di tangan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Baca Juga: Rachland Nashidik: Selamat Jalan Max Sopacua, Senior yang Menyenangkan, Walau Mengambil Jalan Berbeda
“TNI bukan itu fungsinya, mereka harusnya menjaga intergritas keutuhan wilayah, jangan memecah, mereka harus mengayomi, dan tidak ikut-ikutan masuk ke wilayah sipil. Apalagi misalnya sudah mulai meminta Dudung jadi KSAD untuk bisa bubarkan acara reuni 212,"ujar Refly Harun.
“What? Fungsi KSAD tidak seperti itu. Fungsi angkatan darat tidak seperti itu, dia harusnya membina personelnya agar jadi pasukan tangguh, jago tempur untuk jaga kedaulatan, pertahanan wilayah terluar dan sebagainya. Bukan main politik di kota,” katanya.
Baca Juga: Refly Harun: Hubungan Bisnis dan Politik Kaesang Pangarep dan Erick Thohir Langkah Mulus Untuk Melakukan Lobi
Refly juga menyadari belakangan era Pemerintahan Jokowi kerap melibatkan TNI dalam urusan-urusan sipil. Baginya ini sangat berbahaya, karena dikhawatirkan akan muncul otoritarianisme. Ini berbahaya karena mereka bersenjata dan juga berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air.***
