Network
ZONA PRIANGAN - Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi perhatian publik setelah beberapa tokoh politik menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka meminta Mahkamah untuk menghapus aturan dalam Undang-Undang Pemilu itu agar pemilu adil dan tidak koruptif.
Sebagai informasi, Presidential threshold pertama kali diterapkan dalam Pemilu 2004. Untuk diketahui pada 2004 itu adalah kali pertama Indonesia menggelar Pilpres secara langsung, di mana sebelumnya hanya diserahkan ke MPR selaku lembaga tertinggi negara.
Baca Juga: Refly Harun: 4 Partai ini Tidak Ingin Presidential Threshold Nol Persen, NasDem jadi King Maker
Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengatur presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik. Minimal dukungan pencapresan adalah 3 persen kursi DPR atau 5 persen suara sah nasional Pemilu 2004.
Namun Peraturan presidential threshold berubah usai pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 222 undang-undang itu mengatur presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pencalonan minimal didukung 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait presidential threshold 20 persen yang dilontarkan pada tahun 2017 lalu.
Baca Juga: Refly Harun: Sepertinya Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo Tidak Bisa Nyalon di Pilpres 2024
Ketika disahkan DPR Pada 20 Juli 2017, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik keras Undang-Undang Pemilu yang baru tersebut.
