Network
"Asas netralitas ini menunjukan bahwa ASN tidak memiliki keberpihakan manapun baik pengaruh atas kepentingan manapun," ungkap Januar.
Dikatakannya, pelarangan tersebut lebih rincinya dilihat pada pasal 11 huruf C PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dimana ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
Baca Juga: SMKN 2 Indramayu Wakili Jawa Barat Lomba Perpustakaan Tingkat Nasional
Di antaranya adalah dilarang mendekati partai politik, mempromosikan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
"Selain itu dilarang mendeklarasikan sebagai Bakal Calon atau Calon Kepala Daerah, juga dilarang foto bersama dengan Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan sebagainya," paparnya.
Kemudian dijelaskan, imbuh Januar, secara rinci terkait larangan tersebut pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Pasal 70 Ayat (1), (2), (3) dan (4).
Baca Juga: Jumat Keramat, Banyak Koruptor yang Ditahan KPK
"Adapun ASN tetap memiliki hak pilih-nya, tetapi tetap dalam wilayah netralitas yang sebagaimana telah disebutkan, sehingga ASN tetap terlindungi hak-pilihnya," ungkapnya kepada wartawan Galamedia, Engkos Kosasih.***
