"Jadi selebihnya, sekitar 78,7% publik mengaku tidak tahu/tidak jawab/dan salah menjawab kapan Pilkada dilaksanakan," katanya.
Dirinya menambahkan bahwa Isu krusial lain yang juga harus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya dalam kontek agar Pilkada lebih berkualitas dan berjalan demokratis, yaitu masih tingginya respons publik terhadap money politics.
Baca Juga: Ilmuwan Mengidentifikasi Enam Jenis Covid-19, Batuk dan Demam Jadi Cirinya
Ada sekitar 57% publik di Pangandaran mengaku money politics itu sangat wajar (8,6%) dan cukup wajar (48,6%).
"Temuan data seperti ini biasanya menjadi goodnews buat calon yang berkapital besar dan badnews buat yang beramunisi pas pasan," tambahnya.***