Network
ZONA PRIANGAN -Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka lebih tinggi dibanding kemiskinan ekstrem Jawa Barat ataupun Nasional yang di Tahun 2022 mencapai angka 11,94 persen sedangkan Nasional sebesar 9,54 persen dan Jawa Barat sebesar 8,06 persen.
Menurut keterangan Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana angka tersebut setelah mengalami penurunan jika dibanding Tahun 2021 yang mencapai 12.33 persen. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Data awal kemiskinan ekstrem Kabupaten Majalengka sebanyak 456.116 jiwa, namun kini jumlah berkurang karena dinyatakan meninggal sebanyak 4.523 jiwa, pindah kependudukan sebanyak 4.391 serta naik status menjadi mampu sebanyak 32.480 jiwa serta kini tersisa sebanyak 414.722 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa.
Baca Juga: Keluhan Orang Tua yang Menolak Anaknya Studi ke Bali, Pihak Sekolah: Wajib ikut, Karena Sudah Bayar Hotel!
“Berdasarkan data hasil verifikasi ada sebanyak 18.863 jiwa atau setara 14,99 persen Kepala Rumah tangga miskin ekstrim tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak masuk pada DTKS (Data Terpadi Kesejahteraan Sosial),” ungkap Wakil Bupati Tarsono.
Salah satu dampak dari kemiskinan yang masih tinggi, menurut Wakil Bupati, kini Kabuaten Majalengka memiliki angka stunting yang juga tinggi yang harus segera diselesaikan. Walaupun angka terus turun dibanding sebelumnya.
“Menurut data Survei Status Gizi Balita Indonesia dan Studi Satus Gizi Indonesia angka stunting untuk Majalengka di bawah Jawa Barat, atau Kota dan Kabupaten Cirebon,” ungkap Tarsono.
Baca Juga: Luapan Air Sungai Cikamangi Membuat Puluhan Rumah di Leuweunghapit Majalengka Terendam
Untuk permasalahan stunting menurut Tarsono diantaranya disebabkan oleh masih tingginya angka kemiskinan, banyaknya aksus anemia yang dialami para remaja putri, tingginya kasus pernikahan usia dini, banyak keluarga beresiko stunting yang belum memiliki BPJS.
Ada juga sejumlah masyarakat yang belum terjangkau akses air bersih, padahal air bersih memiliki pengarh besar pada kesehatan juga IPM, terbatasnya fasilitas kesehatan dalam pelayanan terhadap stunting, serta masih adanya perbedaan basis data sasaran antara pusat dan daerah.
Sedangkan persoalan kemiskinan masih sangat tinggi, ini diantaranya karena rendahnya tingkat pendidikan penduduk, kepala desa sebagai admin dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) tidak mampu mengedukasi keluarga miskin menjadi tidak miskin. Serta menurunnya budaya malu menerima bantuan.
Baca Juga: Ingin Belajar Ternak Sapi? Kunjungilah Tempat ini Secara Gratis
Untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, Wakil Bupati berharap Pemerintah Pusat bisa meningkatkan jaminan kesehatan keluarga miskin, pemerintah juga meningkatkan akses permodalam bagi keluarga miskin juga adanya integrasi data kemiskinan dengan DTKS.***
