Network
ZONA PRIANGAN - Puluhan orang dari panitia dan para calon kades di Kabupaten Ciamis menggelar aksi demo ke kantor pendopo Bupati Ciamis, Kamis, 13 Agustus 2020.
Aksi demo tersebut menuntut kelanjutan pemilihan kepala desa yang sebentar lagi harus dilaksanakan, dengan mengabaikan surat dari kementrian dan diganti dengan peraturan Bupati (Perbup).
Salah satu koordinator aksi, sekaligus ketua panitia pelaksanaan pilkades di Desa Cibeureum, H. Iyar, mengungkapkan, kehadirannya tersebut, karena didesak oleh para calon kepala desa untuk menentukan sikap.
Baca Juga: Saat Kolam Dikuras, Ikan Dewa di Cibulan Menghilang, Misteri Itu Belum Terpecahkan
"Semalam kami didatangi seluruh calon dan marah terhadap kami, mengusulkan pilkades agar tetap dilaksanakan. Kami selaku panitia juga bingung, karena persiapan sudah matang, tinggal 2 hari lagi pelaksanaan, " ucapnya.
Ia mengatakan undangan untuk pencoblosan ke masyarakat pun sudah telanjur tersebar, bahkan pos biaya pun sudah digunakan.
"Tolong surat kemendagri itu dihapuskan, dan kami meminta pa Bupati memfasilitasi para calon kepala desa secara legalitas atau hukum untuk bisa melaksanakan pilkades ini. Saya juga ingin mempertanyakan kekuatan hukum dari surat keputusan dari kemendagri lebih tinggi mana dengan keputusan dari Bupati (kepbup)," terangnya.
Baca Juga: Update Harga Emas, Antam, Retro, Antam Batik, dan UBS Turun Semua
Menurut dia, jika pelaksanaan ditunda lagi, maka, selain tentu kecewa, masyarakat pun akan menganggap pemilihan kepala desa hanya sebatas main-main atau tidak serius, hingga berdampak pada panitia.
"Saya harapkan Pak Bupati dan ketua DPRD terus berusaha sekuat tenaga bersinergi, apapun caranya agar pilkades ini bisa dilaksanakan," harapnya.
Segala persiapan, seperti kotak suara suara, surat suara, catering, tenda, dan lainnya semua sudah beres. Bahkan sudah simulasi pencoblosan sudah dilaksanakan.
Baca Juga: Wander Luiz Segera Tuntaskan Rasa Penasaran Bobotoh Persib
Ditemui terpisah, Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, M.M., menuturkan, masyarakat Kabupaten Ciamis intinya meminta Menteri Dalam Negeri khusus untuk Kabupaten Ciamis mengizinkan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020.
"Paling tidak Menteri bisa mengeluarkan rekomendasi khusus untuk Ciamis karena ini tinggal satu hari lagi. Terkait adanya aksi warga masyarakat ingin mendatangi Kementerian Dalam Negeri, ya silakan saja kami tidak bisa melarangnya," ucapnya kepada wartawan Kabar Prianga, Agus Berrie.
Bupati Ciamis, mengatakan, dirinya telah berusaha mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk menemui Pak Menteri melalui Dirjen Bina Desa.
Baca Juga: Waduk Jatigede, Kesurupan Massal dan Kuburan yang Ditenggelamkan
Namun Dirjen tetap mempedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2020, yaitu penundaan pelaksanaan Pilkades, lantaran ada kepentingan nasional lebih berskala besar.
"Kita saat ini masih terus berupaya, masih ada waktu 1-2 dua hari. Kondisi kita sangat rawan, kalau ditunda kondusifitas di masyarakat sangat rawan. Kita bersama Forkopimda lebih siap untuk dilaksanakan Pilkades Serentak," terangnya.
Perihal protokol kesehatan, Herdiat, menegaskan, sudah siap, disamping mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak, karena berhubungan wilayah Hukum Polres Ciamis dan Kodim 0613/Ciamis mencakup dua kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
Baca Juga: Hati-hati Memasuki Kawasan Cadas Pangeran, Sering Terjadi Peristiwa Aneh Menimpa Pengendara
"Kami ingin kedua-duanya sukses baik Pilkada maupun Pilkades. Sangat membanggakan masyarakat Ciamis ingin melaksanakan Pilkades dengan mempedomani protokol kesehatan. Mereka berswadaya mempersiapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi Covid-19," pungkasnya.***
