Network
Baca Juga: Mulai Pekan Depan, Pemohon SIM Harus Jalani Test Psikologi
"Mari kita berpikir dan bekerja secara bersama-sama. Supaya ODHA tak terus menerus bertambah, kemudian ODHA itu sendiri tak merasa dikucilkan.
Ini adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau KPA saja. Kami berharap media ikut berperan aktif juga nantinya ," ujar H.Nana.
Pengelola Program KPAD Kota Banjar, Syahid Burhani, menyatakan, pihaknya sudah berupaya maksimal supaya ODHA tak bertambah di Banjar. Ditengah semangat kerja keras, kenyataan alokasi anggaran tahun 2020 hanya Rp 150 juta.
Baca Juga: Pembayaran Angkot dan Bus Tampomas di Sumedang Bisa Menggunakan Uang Elektronik
"Upaya deteksi dini HIV, calon pengantin di Banjar diharuskan diperiksa VCT dahulu. Hal sudah berjalan sejak tahun 2019, berkat kerjasama Dinas Kesehatan dan Kemenag Banjar ,"ujarnya, kepada wartawan, Dede Iwan.
Adapun total ODHA di Kota Banjar sebanyak 331 orang. ODHA ini tersebar di empat kecamatan di Kota Banjar dan terbanyak di Kecamatan Langensari.
Dari 331 orang itu yang rutin diperiksa kesehatan dan mengkonsumsi obat antiretroviral (ARV) hanya 128 orang saja.
Baca Juga: Belasan Rumah di Kelurahan Regolwetan Sumedang Bakal Mendapat Bantuan Rutilahu
Menurut Syahid, diantara ODHA yang tak mau berobat, ARV karena takut ada stigma negatif dari masyarakat yang mengenalnya, misal saat datang ke rumah sakit atau puskesmas.
"Sebenarnya ARV, obat untuk memperlambat perkembangan virus HIV itu gratis. Termasuk saat ODHA diperiksakan kesehatannya di ruang Soka RSUD Banjar maupun puskesmas di Kota Banjar ," ujar Shahid.
