"Namanya Quick Respons tetapi tidak sesuai kenyataan di lapangan meresponsnya agak lambat," tuturnya.
Ternyata respons dari JQR pusat tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya pasien darurat harus tetap menunggu lama bahkan berbulan-bulan.
Baca Juga: Warga Bangodua Cium Bau Busuk Menyengat, Ternyata Ada Mayat di Bawah Tempat Tidur
Selanjutnya peran relawan JQR kenyataannya hanya menjadi pelengkap. Ada kesan kordinasi yang tidak jelas antara pusat dan daerah, bahkan ketika eksekusi aduan pun relawan daerah tidak diberi tahu.
"Sampai sekarang pun dari pusat bila eksekusi aduan relawan daerah tidak diberi tahu atau tidak kordinasi," tuturnya.
Dirinya selaku kordinator relawan Kabupaten Pangandaran mempertanyakan kejelasan dari Surat Keputusan JQR yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat yang di dalamnya ada tercantum nama kepengurusan daerah sebagai kordinator wilayah di beberapa wilayah se-Jawa barat.
Baca Juga: Bingung Bayar Tarif Tol di Cipularang dan Purbaleunyi, Ini Perinciannya
"Semoga Pa gubernur secepatnya mengevaluasi program unggulan tersebut," tambahnya.***