Network
Sementara itu Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran Ressy Aprilianti mengatakan, bahwa untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas, hendaknya dilakukan melalui tahapan yang sehat dan bersih.
Jika tahapan Pilkada sudah diwarnai dengan praktik politik uang dan jual beli suara maka akan berdampak pada buruknya demokrasi.
Baca Juga: Koleksi Barang Antik Dicky Rata-rata Sudah Berusia di Atas 50 Tahun
"Jangan sampai Pilkada Pangandaran diwarnai praktik politik uang dan jual beli suara," katanya.
Selanjutnya suara rakyat di TPS merupakan hak politik, maka rakyat bebas memilih tanpa harus berpikir timbal balik terhadap uang yang diberikan oleh peserta dan tim pemenangan.
"Kami minta Bawaslu berperan aktif semaksimal mungkin dalam mengawasinya nanti," lanjutnya.
Baca Juga: Wuhan Dikenal dengan Virus Corona, Kini Banyak Orang yang Penasaran Ingin Terbang ke Sana
Dirinya menambahkan potensi praktik politik uang pada Pilkada Pangandaran 2020 bisa saja dilakukan oleh kandidat dan tim mana saja.
Maka seluruh pihak harus bertanggung jawab agar praktik politik uang tidak terjadi.
"Bawaslu punya jaringan Sekolah Kader Pengawasan Partisipasi (SKPP) itu harus diberi peran maksimal," tambahnya.***
