Network
ZONA PRIANGAN - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Majalengka datangi Bupati Majalengka meminta kenaikan UMK sebesar 8,51 persen dari UMK tahun ini sebesar Rp 1.944.600 dan mempertimbangkan kembali Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMP Jawa Barat Tahun 2021 yang tidak mengalami kenaikan, Senin 2 November 2020.
Alasan permintaan kenaikan seperti disampaikan Ketua KSPSI Kabupaten Majalengka Sugiarto dan sekretarisnya Asep Odin, demi melindungi para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh juga menjaga kondusivitas. Pertimbangan lain banyak pekerja yang masa kerjanya diatas satu tahun.
Sekda Majalengka Eman Suherman yang menerima buruh di Pendopo Gedung Negara mengatakan, pihaknya sangat memahami kondisi buruh juga merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini dengan terbitnya kebijakan Pemerintah Pusat dan ditindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur.
Baca Juga: Akhirnya Pohon Jati Pereket di Kertajati Dicabut, Ditonton Warga yang Takjub Karena Jati Tak Berakar
“Hanya memang pandemi menghantam berbagai persoalan, dampaknya dirasakan semua pihak, industri, masyarakat, buruh dan semua komponen.” ungkap Eman.
Namun jika saja buruh menghendaki terjadinya kenaikan upah minimum kabupaten, sebaiknya mekanisme ditempuh terlebih dulu oleh buruh dan dewan pengupahan. Karena kenaikan UMK harus mempertimbangkan beragam komponen untuk menentukan kebutuhan hidup layak, inflasi yang terjadi juga Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten.
“Silahkan duduk bersama, lakukan survei ke pasar, rumuskan dengan Apindo dan Dewan Pengupahan, bahas semua persoalan hingga tuntas dan ajukan rekomendasi ke Bupati untuk ditindaklanjuti ke Gubernur. Bagaimana nanti Gubernur menyikapi rekomendasi yang kita ajukan,".
Baca Juga: Kabel Terlilit Tumbuhan Merambat, Berpotensi Menimbulkan Gangguan Jaringan Listrik dan Komunikasi
"Jangan survei belum dilakukan, musyawarah belum ditempuh, sudah minta kenaikan UMK. Ini wajib ditempuh agar ada dasar bagi Bupati untuk menindaklanjuti ke Gubernur,” imbuh Eman.
