Victoria's Secret Setuju Keluarkan Dana Rp121,5 Miliar Guna Membayar Pesangon Karyawannya di Thailand

- 30 Mei 2022, 08:00 WIB
Seorang pembeli melewati toko ritel Victoria's Secret, saat wabah global COVID-19 berlanjut, di Brooklyn, New York, AS, 8 Desember 2020.
Seorang pembeli melewati toko ritel Victoria's Secret, saat wabah global COVID-19 berlanjut, di Brooklyn, New York, AS, 8 Desember 2020. /REUTERS/Brendan McDermid

ZONA PRIANGAN - Para pekerja di Thailand yang dipecat pada tahun lalu dari sebuah pabrik yang memasok pakaian dalam global termasuk Victoria's Secret akhirnya bernapas lega.

Pasalnya perusahaan asal AS itu setuju untuk menggelontorkan uangnya sebesar $8,36 juta atau sekitar Rp121,5 miliar untuk membayar pesangon mantan karyawannya yang sempat dipecat tanpa pesangon dan upahnya tidak dibayarkan.

Menurut para aktivis buruh di Thailand, ini merupakan penyelesaian terbesar atas sengketa karyawan yang bekerja di industri garmen global.

Baca Juga: Ikatan Cinta Senin 30 Mei 2022: Elsa Nafsu Menuntut Andin Pakai Pengacara, Nino Bingung, Ammar Menertawakannya

Kasus itu mencuat setelah sekitar 1.200 pekerja diberhentikan dengan tanpa mendapatkan pesangon dan upahnya tidak dibayar oleh Brilliant Alliance Thai Global Co Ltd (BAT) setelah mengalami kebangkrutan dan menutup pabriknya di provinsi Samut Prakan pada Maret 2021.

Kasus tersebut adalah salah satu dari ratusan kasus "pencurian upah" yang menurut para aktivis buruk terjadi di industri garmen selama pandemi COVID-19. Penyelesaian yang dibiayai oleh Victoria's Secret ini sebagai bentuk perjanjian pinjaman dengan pemilik BAT.

Dari kasus ini dapat menjadi preseden bagi merek global untuk lebih melindungi hak-hak pekerja dalam rantai pasokan mereka, menurut Scott Nova, Direktur Eksekutif Konsorsium Hak Pekerja, sebuah kelompok advokasi serikat pekerja internasional.

Baca Juga: Hadiahkan Al Fatihah untuk Diri Sendiri, Ini Cara Mengamalkannya dan Rasakan Manfaat serta Keutamaannya

"Merek global perlu menyadari bahwa mereka bukan investor pasif, tetapi penentu tren dalam menetapkan standar tenaga kerja," kata David Welsh, direktur Thailand untuk Solidarity Center, kelompok advokasi hak-hak pekerja yang berbasis di AS, dikutip ZonaPriangan.com dari Reuters.

Halaman:

Editor: Didih Hudaya ZP

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x