Presiden Joko Widodo: Tidak Ada Negara Lain yang Sedetail Indonesia Soal Menangani Inflasi

- 11 Oktober 2022, 13:02 WIB
Konferensi ekonomi kreatif internasional tersebut diharapkan dapat menghasilkan aksi strategis untuk ditindaklanjuti guna membangkitkan ekonomi dan memulihkan sektor ekonomi kreatif global.
Konferensi ekonomi kreatif internasional tersebut diharapkan dapat menghasilkan aksi strategis untuk ditindaklanjuti guna membangkitkan ekonomi dan memulihkan sektor ekonomi kreatif global. /ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc

ZONA PRIANGAN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa tidak ada negara lain yang melakukan kerja sedetail Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi.

Menurut Presiden Jokowi, waktu memberi pengarahan dalam Investor Daily Summit 2022 pada Jakarta, Selasa, umumnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan negara lain melalui bank sentral dengan meningkatkan suku bunga.

"Tapi kita tidak hanya urusan mempertinggi suku bunga yang menjadi kewenangan Bank Indonesia, namun pada praktik riil kita masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan barang serta jasa," ucapnya.

Baca Juga: Saham Sektor Teknologi China Anjlok, Dampak dari Pembatasan Ekspor AS

Presiden Jokowi menjabarkan setidaknya telah 2 kali dia mengumpulkan seluruh kepala wilayah untuk pengarahan terkait pengendalian inflasi dan akan terus dilakukan secara terpola dibarengi penilaian setiap dua pekan sekali.

Bersamaan menggunakan pengarahan tadi, Presiden Jokowi mengaku telah menyampaikan wewenang pada daerah buat memakai Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan juga pos anggaran belanja tidak terduga pada postur APBD masing-masing dalam upaya-upaya pengendalian inflasi.

 "Misalnya terdapat kenaikan bawang merah pada sebuah provinsi, sebutlah Lampung, asal bawang merah dimana, Brebes. karena harga bawang merah naik di Lampung, Pemerintah Daerah bisa eksklusif beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Industri Makanan Prancis Terpaksa Mengubah Resep sebagai Dampak dari Kenaikan Harga Telur

Menurutnya, setelah dihitung, biaya yang harus dikeluarkan buat menutup ongkos distribusi komoditas pangan tersebut cukup murah.

Presiden Joko Widodo memberikan contoh lainnya, misalkan ada kenaikan harga telur ayam di Jabodetabek yang mendorong kenaikan inflasi, hal itu pula mampu ditanggulangi dengan menyambungkan kebutuhan itu ke wilayah Produsen komoditas, misalnya Blitar.

"Ongkos angkut dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh pemda, akibatnya harga itu adalah harga peternak, harga petani," pungkasnya.

Baca Juga: Garuda Indonesia Mengajukan Prosedur Kebangkrutan Bab 15 di Pengadilan Kebangkrutan New York

"Cari negara yang kerja kayak kita sedetail itu, enggak ada. Pengendaliannya absolut makro lewat bank sentral," ujar Presiden Jokowi.

Kerja detail tersebut oleh Presiden Jokowi cukup membantu dalam pengendalian inflasi yang lebih rendah asal perkiraan akan mencapai 6,8 persen menyusul penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kemarin dihitung 6,8 %, jatuhnya pada 5,9 % karena pemda-pemda sudah mulai beranjak ke sana. Saya cek, cek, cek, secara sampling telah beranjak," ujarnya.

Baca Juga: Grab Berharap Tidak Melakukan PHK Besar-Besaran Meskipun Pasar Tengah Melemah

Presiden pula mengingatkan bahwa Indonesia relatif baik dalam hal pengendalian inflasi dibandingkan negara lain mirip Argentina yang telah mencapai 83,5 persen.

Menurut Jokowi, hal itu juga cukup terbantu oleh kinerja Bank Indonesia selaku bank sentral bersama Kementerian Keuangan yang bekerja beriringan, sarat komunikasi, serta minim tumpang tindih.

"Yang saya lihat dalam keseharian antara bank sentral kita, BI, dengan Kementerian Keuangan ini berjalan beriringan, berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih. Ini yang saya lihat, komunikasinya baik, sebagai akibatnya fiskal serta moneter itu mampu berjalan beserta-sama," ungkapnya.***

Editor: Toni Irawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x