Network
ZONA PRIANGAN - Pengesahan Undang Undang Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, karena dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.
Undang-Undang Cipta Kerja yang sering disebut Omnibus Law Cipta Kerja, membuat hubungan serikat buruh dengan koalisi partai pro pemerintah termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi retak.Padahal sebelumnya, PDIP kerap diidentikkan dengan partainya wong cilik, partainya buruh. Apakah ini langkah blunder?
Dikutip dari RRI, pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi mengatakan, hal ini tentu dapat menjadi momentum politik. Termasuk bagi Partai Demokrat untuk menggalang dukungan dari serikat buruh yang kecewa terhadap koalisi partai pro pemerintah, termasuk PDIP.
Baca Juga: Verifikasi Akun ShopeePay, Ada Fitur Tambahan dan Promo Lainnya
"Namun, apakah serikat buruh akan beralih haluan mendukung Partai Demokrat atau tidak? Hal ini tergantung dari kepiawaian politik Partai Demokrat untuk meraih simpati dengan membuktikan bahwa sikap penolakannya bukan sekadar manuver politik biasa, tapi punya konsep tanding yang sejalan dengan visi dan kepentingan buruh," kata Ade kepada RRI.co.id, Rabu 7 Oktober 2020.
Partai Demokrat juga perlu membuktikan konsistensinya sebagai kekuatan oposisi alternatif serta mengadvokasi kepentingan buruh yang dirugikan atas penerapan UU Cipta Kerja.
"Tanpa hal tersebut, niscaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat akan dianggap sebagai angin lalu belaka," ungkapnya. Ade menjelaskan, meski pada umumnya secara organisatoris dan formalnya, organisasi serikat buruh bersifat independen. Namun biasanya serikat buruh memiliki kedekatan politik secara informal dengan figur atau kekuatan politik tertentu.
Baca Juga: Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja Juga Melanda Majalengka, Direspon dengan Aksi Simpatik Petugas
"Hal ini wajar mengingat kepentingan buruh perlu sarana politik untuk diartikulasikan, dan biasanya ada hubungan yang timbal balik," ucapnya.
