ZONA PRIANGAN - Sesepuh Pondok Pesantren Benda Kerep, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Moh. Ibnu Ma'isy mendukung penuh pelurusan sejarah Keraton Kasepuhan yang kini sedang dilakukan oleh para dzuriyah atau keturunan trah Sunan Gunung Jati.
Menurut laporan wartawan Kabar Cirebon, Alif Sentosa, pernyataan itu disampaikan Ibnu Ma'isy Senin 3 Agustus 2020 di sela-sela pelaksanaan Haul Mbah Sholeh.
Menurutnya, pelurusan sejarah tersebut penting untuk mengakhiri polemik yang selama ini terjadi terkait trah Sunan Gunungjati di Keraton Kasepuhan.
Baca Juga: Majelis Taklim Terpadu Nurul Hidayah Menyatukan Kegiatan Agama dan Pemberdayaan Ekonomi
Perjuangan para dzuriah Sunan Gunungjati yang sedang meluruskan sejarah Keraton Kasepuhan perlu mendapat apresiasi.
"Kami mendukung penuh pelurusan sejarah, karena hal itu penting agar menjadi terang benderang demi kemaslahatan seluruh pihak," tutur sesepuh Benda Kerep yang juga Ketua Forum Silaturahmi (Forsil) Al-Jawi.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Benda Kerep, Muhtadi Mubarok Sholeh menyatakan secara tegas, ulama harus menjadi komando dalam penentuan dan pelantikan Sultan di Keraton Kasepuhan.
Baca Juga: Produksi Belum Optimal, Stok Kendaraan di Pasar Menipis
"Kami meminta kepada semua alam semesta, kepada para umat Islam di Kota Cirebon, agar kembali kepada ulama wabil khusus keterkaitan dengan pelantikan Sultan Keraton Kasepuhan," kata Mubarok.
"Kami minta supaya ulama sebagai komando. Ulama mengambil peranan penting dalam penentuan dan pelantikan sultan di Keraton Kasepuhan. Karena itu adalah amanah dari Sunan Gunung Jati," tegasnya.
Pernyataan tersebut mewakili para ulama dan pondok pesantren di Jawa Barat.
Baca Juga: Jelang Pilkada, Forkopimcam Kecamatan Ciparay Bangun Sinergitas
Menurutnya, Keraton kasepuhan Cirebon merupakan aset cagar budaya peradaban Islam yang tersohor di Nusantara, dipimpin langsung oleh ulama waliyullah (Sunan Gunung Jati), maka segala sesuatunya tidak bisa diputuskan tanpa persetujuan ulama.
Mendengar kabar telah adanya sosok penerus tahta Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon yang sudah ramai diberitakan, ulama dan kalangan pesantren di Cirebon menyatakan tidak sah, sebab tidak melalui hasil musyawarah dengan para ulama.
Karenanya, ia meminta TNI-Polri, Wali Kota Cirebon dan seluruh pihak terkait tidak meresponnya.
Baca Juga: Swab Test di Kabupaten Cirebon Tertinggi di Jawa Barat
Adapun pesantren-pesantren yang menolak di antaranya Ponpes Wijen, Sindang Laut, Wanantara, Sumber, Ponpes Jaha, Cirebon Girang, Ponpes Jatisari, Plered, Ponpes Sukun, Weru dan lainnya.
Pesantren-pesantren tersebut mempertegas bahwa Keraton Kasepuhan punya tugas untuk melakukan syiar Islam. Sudah seharusnya, urusan Keraton Kasepuhan pengelolaannya diarahkan untuk syiar Islam.
Sebab pesantren-pesantren dahulu menjadi bagian dari syiar Islam yang berpusat di Keraton Kasepuhan Cirebon.
Baca Juga: PDI Perjuangan Gelar Musancab se-Kabupaten Bandung
Sosok yang ditunjuk sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon harus bisa mengemban amanah syiar ini. Maka penentuan sultan harus dikomandoi oleh ulama dan dirumuskan oleh keluarga yang jelas keturunannya dengan Sunan Gunung Jati.
Yang jadi Sultan Keraton Kasepuhan harus sudah terbiasa bersilaturahmi dengan ulama-ulama dan pesantren untuk menjalin kerja sama melakukan syiar Islam.
Diharapkan seluruh ulama di Wilayah III Cirebon bersatu untuk mengemban amanah Sunan Gunung Jati yaitu mengembalikan ulama sebagai komando segala-galanya wabil khusus terkait pelantikan sultan, itu wajib ulama.
Baca Juga: Saat Operasi Patuh Lodaya, Polres Banjar Menjaring 2.279 Pelanggaran
"Saya bersama pesantren-pesantren menyatakan tidak sah pelantikan sultan yang tidak dikomandoi ulama. Karena ini bisa memberikan efek yang berbahaya. Kesultanan mana pun wajib dikomandoi ulama," katanya.
Ia juga menambahkan, jika ada pihak-pihak yang menyatakan pelantikan Sultan Keraton Kasepuhan tidak perlu melibatkan ulama dan pesantren, tidak usah direspons. Sebab, oknum tersebut tidak mewakili ulama dan pesantren.
Pernyataan Mubarok mendapat dukungan dari sejumlah tokoh pesantren. Seorang ustad dari Maja, Tatang Mustaqin mendukung sepenuhnya ikhtiar yang sedang dilakukan Muhtadi Mubarok dalam mewujudkan amanah Sunan Gunung Jati.
Baca Juga: Banyak Masalah Administrasi Desa yang Belum Selesai, Garut Jadi Tujuan KKN IPDN
"Kami menolak siapa pun orangnya, yang bertolak belakang dengan Muhtadi Mubarok. Dan kami yakin orang tersebut tidak mewakili ulama dan pesantren. Kami mohon kepada TNI/Polri, wali kota dan seluruh family trah Sunan Gunung Jati agar tidak merespon orang tersebut," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Abah Asep tokoh ulama di Kramat Sumber yang juga alumni Pondok Pesantren Benda Kerep.
Menurutnya, apa yang disampaikan Muhtadi Mubarok adalah melaksanakan amanah Sunan Gunungjati dan demi kemaslahatan umat.
Baca Juga: Ridwan Kamil : Baru 500 Orang Yang daftar, Masih Butuh 1100 Relawan Untuk Uji Vaksin Corona
"Pernyataan beliau harus didukung. Kami mendukung penuh. Karena memang beliau mewakili ulama dan pondok pesantren. Kami menolak orang yang berbeda pendapat dengan beliau," tambahnya.***