Kejaksaan Sidik Dugaan Pembobolan Bank Milik Pemda Majalengka dengan Kerugian Negara Rp3,25 Miliar

ZONA PRIANGAN - Kejaksaan Negeri Majalengka lakukan penyidikan terhadap dugaan pembobolan keuangan milik Bank Perkereditan Rakyat (BPR) Sukahaji, salah satu BUMD Pemda Majalengka, dengan kerugian negara mencapai Rp3,25 milIar.

Menurut keterangan kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Dede Sutisna melalui Kasi Intelijen Elan Jaelani serta Kasie Pidsus Guntoro janjang Saptodie, Senin 22 Maret 2021, hingga saat ini pihaknya telah memintai keterangan 20 orang saksi, 10 orang dari internal BPR dan 10 orang berasal dari nasabah serta pihak lainnya.

“Kami menerima laporan pada akhir Tahun 2020, kemudian Januari 2021 kami melakukan penyelidikan dan awal Februari penyidikan dimulai setelah mengumpulkan bukti dan barang bukti, dari analisa tersebut terjadi kerugian negara kerugian sebeara Rp3,25 miliar sebelum diaudit.” ungkap Elan.

Baca Juga: Ada Diskon Hingga 90 Persen Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Ikatan Cinta, Senin 22 Maret: Bu Rosa Tahu Semua tentang Andin, Al Tuntaskan Alibi Istrinya, Elsa Menghalangi

Menurutnya, kasus pembobolan keuangan BPR milik Pemkab Majalengka ini diperkirakan terjadi sekitar akhir tahun 2017 hingga tahun 2020. Penyidik menemukan beberapa modus operandi penyimpangan dalam pemberian/penyaluran kredit oleh pengelola BPR.

Antara lain adanya beberapa nasabah dengan hasil SLIK yang bermasalah namun tetap diloloskan oleh petugas BPR Majalengka, Cabang Sukahaji.

Beberapa debitur dalam mengajukan pinjaman menggunakan agunan Akta Jual Beli (AJB) yang tidak benar, ada juga dengan modus nilai agunan yang dijaminkan tidak sebanding dengan nilai pengajuan kredit yang dicairkan, sehingga ketika kredit macet, kalaupun disita nilai yang dijaminkan tidak bisa memenuhi utang yang harus dibayarkannya.

Baca Juga: Hadiahkan Al Fatihah untuk Diri Sendiri, Ini Cara Mengamalkannya dan Rasakan Manfaat serta Keutamaannya

Ada pula nasabah yang tercatat sebagai penerima kredit, namun kenyataannya nasabah tersebut tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR Majalengka cabang Sukahaji dan uangnya dinikmati oleh pihak lain.

Modus lainnya nasabah diiming-imingi oleh pihak ketiga (pencari nasabah/ bukan pegawai Bank BPR Majalengka Cabang Sukahaji) kalau pengajuan kredit di BPR prosesnya sangat mudah, cepat dan angsuran lunak yaitu hanya bermodalkan KTP saja sudah bisa mengajukan kredit.

“Pada pelaksanaan pinjaman yang dilakukan pemohon, pihak bank tidak melakukan survei kepada calon debitur sehingga terjadi kredit macet serta sejumlah modus-modus operandi lainnya yang masih digali oleht tim penyidik. “ papar Elan.

Baca Juga: Viral di Twitter, Ladies Biker Muda dan Cantik, Ternyata Aslinya adalah Seorang Lelaki Berusia 50 Tahun

Elan dan Guntoro menambahkan bahwa pada kasus ini ada kelalaian dari managemen BPR dengan meloloskan pinjaman tersebut.

“Intinya pelaksanaan proses pemberian kredit oleh bank BUMD milik pemkab Majalengka ini dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, objektif dan professional, sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka dan aturan anggaran dasar rumah tangga BPR Majalengka yang mengatur syarat-syarat pemberian kredit.” ungkap Elan.

Baca Juga: 8 Pohon, Dimana Mahluk Halus Betah Tinggal Disitu, Hati-hati Randu dan Beringin Diantaranya

Disampaikan Elan dan Guntoro, dalam kasus ini, penyidik belum menetapkan tersangka karena masih dalam tahap penyidikan umum.

Dengan dilakukannya penyidikan terhadap BPR, hingga saat ini sudah ada dua dari 4 BUMD milik Pemda Majalengka yang tersandung tindak pidana korupsi setelah PDSMU dengan kerugian negera mencapai kurang lebih Rp2 miliar.***