Network
ZONA PRIANGAN - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi ingin Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang menuai polemik itu untuk disederhanakan ataupun dipermudah, seperti bisa dicairkan oleh para pekerja di masa-masa sulitnya.
“Bapak presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disedekahkan, dipermudah agar JHT bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK,” ujarnya dalam channel YouTube, Kementerian Sekretariat Negara.
Menurutnya pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan menteri tenaga kerja atau regulasi yang lainnya dan presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang berkualitas.
Baca Juga: Produsen Tahu Majalengka Tiga Hari Mogok Produksi Imbas Mahalnya Harga Kedelai
Baca Juga: Fadli Zon: Aturan JHT Sangat Mendzalimi Kaum Buruh untuk Membiayai Krisis Saat Ini
Melihat respon cepat Presiden Jokowi yang memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Airlangga Hartarto untuk segera merevisi terkait Permen JHT, pengamat politik Rocky Gerung menganggap bagaimana mungkin suatu kebijakan bisa diubah-ubah, dan Presiden Jokowi dapat momentum untuk jadi Hero.
"Pemerintahan Jokowi tidak bermutu, Karena mestinya sudah ada studi eksternal terkait aturan itu sebelumnya,"ujar Rocky Gerung dalam channel youtube pribadinya yang diunggah Selasa 22 Februari 2022.
“Artinya ini nggak bermutu sebenarnya. Jadi kalau terus menerus kebijakan itu diombang-ambingkan, menunggu dulu reaksi baru dipulihkan. Orang bertanya kalau begitu rapat waktu penentuan JHT di istana apa aja isinya. Jokowi bakal kembali tampil seperti pahlawan,” katanya.***
