Network
"Dengan alasan apapun, untuk mengubah dari pemilihan langsung menjadi perwakilan harus mengubah AD/ART, tidak bisa hanya dengan SK Panitia. Jika perubahan pemilihan terjadi karena ada alasan pandemi Covid-19," ungkapnya.
Maka, lanjut Asri, bisa diatasi dengan menerapkan standar protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Pengajuan Bantuan Belum Direspons, Rumah Seorang Janda Sudah Ambruk Duluan
"Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," jelasnya.
Selain itu, kata Asri, bisa pula berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia setempat untuk membuat posko rapid test selama pemilihan, edukasi menjelang pemilihan, termasuk melibatkan stake holder dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
“Hal yang substantif tidak boleh dihilangkan karena alasan teknis. Memperhadapkan hal substantive dan hal teknis dalam konteks pemilu kan konyol,” ucapnya.
Baca Juga: Netflix Melampaui 1 Miliar Unduhan di Google Play
Sementara Juru Bicara Tim Advokasi Calon Ketua IKA Unpad Ary Zulfikar (Azoo), Defrizal Djamaris juga meminta panitia Mubes untuk menyelenggarakan Pemilu Raya ketua IKA Unpad dengan sistem pemilihan langsung, sebagaimana ditetapkan sebelumnya.
"Kami meminta panitia untuk melibatkan semua stakeholder untuk mengadakan sistem pemilihan langsung, bukan sistem perwakilan. Selanjutnya, apabila panitia tidak melaksanakannya, maka kami akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana," katanya.
Adapun, Ketua Tim Pemenangan Calon Ketua IKA Unpad Azoo, Arie Budiman menambahkan penggiringan perubahan tata cara pemilu menjadi perwakilan atau permusyawaratan sangat terasa ketika perdebatan menjadi tidak lagi ilmiah dan logis tapi pihak lain hanya sekedar mencari pembenaran dan terkesan memaksakan.
