Network
ZONA PRIANGAN – Perbincangan di media sosial kini diramaikan dengan masalah penolakan sejumlah pihak terhadap Omnibus Law.
Sejumlah postingan, lebih banyak menyatakan penolakan terhadap rencana undang undang (RUU) Cipta Kerja.
Kritikan yang ringan bahkan keras berseliweran di jagat maya, atas keputusan pemerintah dan DPR RI, yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan pro pemodal/asing.
Baca Juga: Gunung Ciremai Pengaruhi Kecepatan Angin Kumbang hingga 60 Km/Jam, Warga Diminta Waspada
Seusai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pembahasan Omnibus Law di tingkat I, langsung mendapat resons negattif dari warganet.
Tagar #TolakOmnibusLaw atau #BatalkanOmnibusLaw menggema di sosial media.
Dikutip ZonaPriangan.com dari rri.co.id, berikut ada beberapa postingan di media sosial yang menyentil Omnibus Law.
Baca Juga: Anies Baswedan Kembali Mendapat Sorotan, Kebijakannya Dinilai Mencla Mencle
"Sikap Aliansi Mahasiswa UGM masih sama, yakni menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan meminta batalkan pengesahannya! #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal #MosiTidakPercaya ," cuit akun @UGMBergerak, seperti yang dilihat rri.co.id, Senin (5/10/2020).
"Kesepakatan untuk meloloskan RUU Cipta Kerja dalam waktu relatif cepat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR disiplin menerapkan protokol saat pandemi: pakai masker dan jaga jarak. Maskernya menutupi telinga dan jaga jarak dengan rakyatnya. Selamat pagi!," tandas akun @Gandjar_Bondan.
Politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui akun twitternya, @hincapandjaitan juga turut mencuitkan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, RUU Cipta Kerja cacat substansi, dan tidak urgen.
Baca Juga: Najwa Shihab Wawancara Bangku Kosong, Ini Jawaban dari Menteri Kesehatan Terawan
"RUU Cipta Kerja: Cacat substansi, nir urgensi. Mari semua, terus monitor!," tulisnya.
Aktivis Ulil Abshar Abdallah melalui akun twitternya mengatakan menolak RUU Cipta Kerja. Menurutnya RUU yang menuai banyak penolakan ini memang memiliki banyak masalah.
"Saya sudah tidak di partai manapun sekarang. Tapi saya mendukung dua partai ini untuk menolak RUU Cipta Kerja. Jika sebuah RUU ditolak kaum perempuan, buruh, aktivis lingkungan, berarti memang ada masalah di dalamnya. Secara moral-etis, kita sebaiknya berpihak pada kaum kecil," cuitnya. ***
