Petani Siap-siap Merugi Jika Tak Memiliki Kartu Tani, Karena Lebih Mahal Harus Beli Pupuk Nonsubsidi

- 25 November 2020, 21:37 WIB
 Petani di Majalengka tengah menyiapkan lahan dengan traktornya, masalah datang ketika kartu tani tak dimiliki, maka pupuk pun sulit didapat, ini maaslah lama di lapangan yang perlu dibenahi./ZonaPriangan/Rachmat Iskandar
Petani di Majalengka tengah menyiapkan lahan dengan traktornya, masalah datang ketika kartu tani tak dimiliki, maka pupuk pun sulit didapat, ini maaslah lama di lapangan yang perlu dibenahi./ZonaPriangan/Rachmat Iskandar /

ZONA PRIANGAN - Sejumlah petani yang tidak memiliki kartu tani, kini terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga Rp600.000 hingga Rp700.000 per kuintal, karena semua penyalur pupuk tidak bersedia melayani pembelian pupuk subsidi, mereka ketakutan izinnya dicabut karena dianggap menyalahi aturan.

Seorang petani, Nana Sukarna warga Kelurahan Simpeureum, Kecamatan Cigasong, Majalengka, membeli pupuk nonsubsidi seharga Rp700 per kg, alasan penjual karena pembeliannya dilakukan secara eceran. Bila pembelian diatas satu ton baru harga bisa sesuai HET sebesar Rp600.000 per kuintal.

“Kemarin itu membeli pupuk untuk pemupukan persemaian padi, sehingga pembelian dilakukan eceran,” ungkap Nana yang hanya memiliki sawah seluas 125 bata dengan penghasilan 6 kuintal dengan harga Rp550.000 per kuintal, saat panen harga hanya Rp370.000 per kuintal.

Baca Juga: Menyambut Gajian, Shopee Adakan Gratis Ongkir dan Cashback Kilat di Shopee Gajian Sale

Baca Juga: Inilah 10 Destinasi Wisata Bandung Selatan Cocok Buat yang Akan Liburan, Nomer 6 Jangan Sampai Lewat

Dia hingga saat ini belum memiliki Kartu Tani padahal sudah berulang kali mendatangi BPP namun alasan kartu belum selesai.

Itu membuatnya bingung, jika beberapa hari kedepan kartu tidak terbit juga sehingga dirinya terpaksa harus membeli pupuk dengan harga mahal, perbedaanya mencapai Rp400.000-Rp500.000 per kuintal. Karena harga pupuk subsidi hanya Rp200.000.

Kondisi yang sama juga disampaikan Wadi petani di Kelurahan Babakanjawa, Majalengka. Dia hanya menanami dua petak sawah ditambah jagung di lahan kering pinggir sawahnya seluas kurang lebih 100 bata.

Baca Juga: Sebagai Pembuka Pintu Surga, Salah Satu Keutamaan Bagi Mereka yang Jalani Puasa Senin Kamis

Menurut mereka, kalau harus membeli harga pupuk dengan sangat mahal, maka akan sangat rugi, karena harga jual gabah kini sangat murah.

Anggota Komisi IV DPR RI H.Sutrisno mengungkapkan, bahwa komisinya sudah melakukan RDP dengan Kementerian Pertanian, bahwa kekurangan kuota pupuk harus segera dipenuhi dan segera didistribusikan, karena musim tanam sudah berlangsung. Serta melakukan pembenahan pada Kartu Tani yang menjadi dasar pembelian pupuk bersubsidi di awal musim rendeng sekarang.

“Kalau berkata cukup atau tidaknya kebutuhan pupuk, harus ada dasar penentuan, itu bisa dilihat dari RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang datanya harus akurat. Semula kuota pupuk dikatakan cukup, namun ketika muncul Kartu Tani ternyata dibilang tidak cukup,” kata Sutrisno.

Baca Juga: Cara Daftar Banpres BPUM, Cukup KTP Klik Link eform.bri.co.id/bpum Cek BLT UMKM Rp2,4 Juta

Munculnya persoalan kekurangan kuota pupuk diantaranya ketika Kartu Tani mulai diberlakukan, di lapangan pupuk tersedia tapi petani yang tidak memiliki Kartu Tani tidak diperkenankan membeli.

Persoalan Kartu Tani, persoalan pupuk ada pada infrastuktur termasuk bank yang menangani kartu tani dan pembayaran pupuk subsidi yang harus segera dibenahi.

“Bagaimana mungkin Bank Mandiri yang hanya punya satu cabang pembantu di tiap kabupaten bisa melayani seluruh petani dan penyalur pupuk, termasuk menangani persoalan yang ada dan menghapus kartu tani yang tidak diambil oleh petaninya di tiap kabupaten,” katanya.

Baca Juga: Catat, Ini Jadwal Lokasi SIM Keliling Kota Bandung, Periode 23-29 November dengan Syarat dan Biaya

Saat ini belum semua petani punya kartu tani, jika hal ini tidak segera diselesaikan maka akan jadi persoalan besar. Tidak hanya menyangkut gejolak sosial namun juga bakal berdampak pada ekonomi petani.

“RDKK yang tidak akurat juga harus segera diperbaiki. Sekarang ada petani yang menggarap dalam satu hamparan ternyata ada yang sudah punya kartu ada juga yang belum karena lahannya tidak masuk di RDKK.” katanya.

Jadi solusinya menurut Sutrisno adalah, Pemerintah harus membuka peluang bagi petani yang belum mendapatkan kartu tani agar memilki kartu. Sebelum mereka memiliki kartu perbolehkan mereka melakukan pembelian pupuk tanpa kartu namun bisa dikendalikan melalui SPPT .

Baca Juga: Teknisi Profesional Harley-Davidson USA, Hadir di Bandung Mengapresiasi Mekanik Lokal

Segera distribusikan kekurangan kuota pupuk Tahun 2020-2021, kepada agen dan penyalur karena jika pupuk didistribusikan pada Januari akan mengalami keterlambatan pemupukan.

“Jika pupuk baru disiapkan Januari, itu tidak bisa diserap dan petani akan mengalami keterlambatan pemupukan, Penggunaan pupuk, usia tanam seminggu harus segera dipupuk,“ ungkapnya.***

Editor: Didih Hudaya ZP


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x