Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintah Provinsinya Jawa Barat meresmikan bergantinya nama Jalan Layang Pasupati.
Jalan layang ikonik Kota Bandung ini kini memiliki nama baru, yakni Jalan Prof Mochtar Kusumaatmadja.
Pergantian nama baru ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa, 1 Maret 2022.
Dalam peresmian itu hadir juga sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, tokoh Sunda Popong Otje Djundjunan, Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana, hingga perwakilan dari keluarga Prof Mochtar Kusumaatmadja yang di wakili oleh Sarwono Kusumaatmadja.
"Hari ini secara resmi Jalan Layang Pasteur- Surapati diganti dan diberi nama Jalan Layang Profesor Mochtar Kusumaatmadja," kata Ridwan Kamil saat peresmian.
Pemberian nama Prof Mochtar Kusumaatmadja, jelas Ridwan Kamil, merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasanya kepada Indonesia dan Jawa Barat lewat Wawasan Nusantara di kancah internasional.
Baca Juga: Jalankan Bisnis Berkelanjutan Lewat One Planet One Health, Perusahaan Ini Telah Tanam 2,5 Juta Pohon
Wawasan Nusantara merujuk pada cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara tercetus dari gagasan batas teritorial Laut Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada 1957.
Namun pada tahun 1982, lanjut Ridwan Kamil, barulah konsep Wawasan Nusantara ini akhirnya diakui sebagai konstitusi internasional di tingkat Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) berkat perjuangan diplomasi.
Hingga kini Wawasan Nusantara tetap menjadi landasan Indonesia dalam menentukan batas teritorial wilayah sebagai upaya merajut semangat kebangsaan.
"Yang membuat luas Indonesia meningkat 2,5 kali lipat adalah perjuangan Prof Mochtar Kusumaatmadja. Itu poin dari semua poin penting.Pada zaman kolonial Belanda, perhitungannya itu hanya 3 mil dari pantai. Akibatnya, kalau jarak antar pulau jauh, tengahnya jadi milik internasional. Itulah yang membuat kapal-kapal asing bisa seliweran di wilayah Nusantara kita," ungkap Kang Emil, sapaan akrabnya.
"Semua ini berkat gagasan dari Ir H Djuanda, tapi yang menerjemahkan ke teknis, memperjuangkan sampai akhirnya 1982 diakui Wawasan Nusantara adalah perjuangan Prof Mochtar Kusumaatmadja," tambahnya.
Sementara di kancah nasional, jelas Kang Emil, Prof Mochtar Kusumaatmadja juga pernah mengabdikan diri untuk Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Pembangunan III, dan juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman di Kabinet Pembangunan II.
Baca Juga: Warga Kuningan Kini Bisa Habiskan Liburan Akhir Pekan di Taman Kota, Ridwan Kamil: Ini Kanyaah Jabar
"Sosok Prof Mochtar ini akademisi, kemudian juga mantan Menteri Kehakiman, mantan Menteri Luar Negeri, itulah yang membanggakan kita sebagai warga Jawa Barat," ujarnya
Oleh karena itu, kata Kang Emil, alasan mengapa dipilih Jalan Layang Pasupati sebagai Prof Mochtar Kusumaatmadja agar bisa bersimpangan dengan Jalan Ir H Djuanda.
"Mengapa lokasinya di Jalan Layang? Karena itu menjadi sumbu barat timur dari perjuangan Wawasan Nusantara melintasi utara selatan Jalan Ir H Djuanda," jelasnya.
Baca Juga: Lewat Eksperimen Ridwan Kamil, Lukisan Milik Seniman Jalan Braga Ini Laku Terjual Rp4,2 Juta di NFT
Menurut Kang Emil, pergantian nama Jalan Pasupati sebagai Prof Mochtar Kusumaatmadja juga menjadi istimewa karena bertepatan juga dengan Hari Peringatan Peristiwa Serangan Umum 1 Maret.
"Hari ini bertepatan dengan Hari Kedaulatan Negara. Serangan 1 Maret itu kan dimaknai sebagai hari kita berdaulat. Kita tidak mau menyerah, momentumnya adalah 1 Maret," paparnya
Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yang ditandatangani oleh Presiden pada 24 Februari 2022.
Pada diktum pertama Keppres, menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Keppres itu berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dalam siaran pers Biro Pers Sekretariat Presiden menyebutkan, penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya berkaitan dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Selain itu juga didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Perjuangan itu mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional, serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Sementara itu, perwakilan keluarga Prof Mochtar Kusumaatmadja, Sarwono Kusumaatmadja mengaku terharu dengan penghargaan terhadap Prof Mochtar Kusumaatmadja.
Sarwono mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam mengusulkan Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai nama jalan.
"Kami dari pihak keluarga merasa bersyukur, dan juga berterima kasih atas kenangan baik terhadap almarhum Mochtar Kusumaatmadja. Dan ini melegakan kami semua di keluarga setelah melihat, bahwa kenangan baik itu demikian merata di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan berbagai generasi profesi," ujarnya.
Apalagi saat ini Pemda Provinsi Jawa Barat juga mengusulkan sosok Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional. Kini tengah dimatangkan dokumen atau berkas pengusulan resmi Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional untuk dikirimkan kepada Kementerian Sosial RI.
"Ini betul-betul mengharukan, apalagi timbul gagasan mengusulkan beliau sebagai Pahlawan Nasional," pungkasnya.***
