"Kami minta supaya ulama sebagai komando. Ulama mengambil peranan penting dalam penentuan dan pelantikan sultan di Keraton Kasepuhan. Karena itu adalah amanah dari Sunan Gunung Jati," tegasnya.
Pernyataan tersebut mewakili para ulama dan pondok pesantren di Jawa Barat.
Baca Juga: Jelang Pilkada, Forkopimcam Kecamatan Ciparay Bangun Sinergitas
Menurutnya, Keraton kasepuhan Cirebon merupakan aset cagar budaya peradaban Islam yang tersohor di Nusantara, dipimpin langsung oleh ulama waliyullah (Sunan Gunung Jati), maka segala sesuatunya tidak bisa diputuskan tanpa persetujuan ulama.
Mendengar kabar telah adanya sosok penerus tahta Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon yang sudah ramai diberitakan, ulama dan kalangan pesantren di Cirebon menyatakan tidak sah, sebab tidak melalui hasil musyawarah dengan para ulama.
Karenanya, ia meminta TNI-Polri, Wali Kota Cirebon dan seluruh pihak terkait tidak meresponnya.
Baca Juga: Swab Test di Kabupaten Cirebon Tertinggi di Jawa Barat
Adapun pesantren-pesantren yang menolak di antaranya Ponpes Wijen, Sindang Laut, Wanantara, Sumber, Ponpes Jaha, Cirebon Girang, Ponpes Jatisari, Plered, Ponpes Sukun, Weru dan lainnya.
Pesantren-pesantren tersebut mempertegas bahwa Keraton Kasepuhan punya tugas untuk melakukan syiar Islam. Sudah seharusnya, urusan Keraton Kasepuhan pengelolaannya diarahkan untuk syiar Islam.
Sebab pesantren-pesantren dahulu menjadi bagian dari syiar Islam yang berpusat di Keraton Kasepuhan Cirebon.
Baca Juga: PDI Perjuangan Gelar Musancab se-Kabupaten Bandung