Network
Sosok yang ditunjuk sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon harus bisa mengemban amanah syiar ini. Maka penentuan sultan harus dikomandoi oleh ulama dan dirumuskan oleh keluarga yang jelas keturunannya dengan Sunan Gunung Jati.
Yang jadi Sultan Keraton Kasepuhan harus sudah terbiasa bersilaturahmi dengan ulama-ulama dan pesantren untuk menjalin kerja sama melakukan syiar Islam.
Diharapkan seluruh ulama di Wilayah III Cirebon bersatu untuk mengemban amanah Sunan Gunung Jati yaitu mengembalikan ulama sebagai komando segala-galanya wabil khusus terkait pelantikan sultan, itu wajib ulama.
Baca Juga: Saat Operasi Patuh Lodaya, Polres Banjar Menjaring 2.279 Pelanggaran
"Saya bersama pesantren-pesantren menyatakan tidak sah pelantikan sultan yang tidak dikomandoi ulama. Karena ini bisa memberikan efek yang berbahaya. Kesultanan mana pun wajib dikomandoi ulama," katanya.
Ia juga menambahkan, jika ada pihak-pihak yang menyatakan pelantikan Sultan Keraton Kasepuhan tidak perlu melibatkan ulama dan pesantren, tidak usah direspons. Sebab, oknum tersebut tidak mewakili ulama dan pesantren.
Pernyataan Mubarok mendapat dukungan dari sejumlah tokoh pesantren. Seorang ustad dari Maja, Tatang Mustaqin mendukung sepenuhnya ikhtiar yang sedang dilakukan Muhtadi Mubarok dalam mewujudkan amanah Sunan Gunung Jati.
Baca Juga: Banyak Masalah Administrasi Desa yang Belum Selesai, Garut Jadi Tujuan KKN IPDN
"Kami menolak siapa pun orangnya, yang bertolak belakang dengan Muhtadi Mubarok. Dan kami yakin orang tersebut tidak mewakili ulama dan pesantren. Kami mohon kepada TNI/Polri, wali kota dan seluruh family trah Sunan Gunung Jati agar tidak merespon orang tersebut," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Abah Asep tokoh ulama di Kramat Sumber yang juga alumni Pondok Pesantren Benda Kerep.
