Pemerintah Pusat Potong DAU dan DAK, Pemkab Bandung Kehillangan Rp 1,2 Triliun

- 6 Agustus 2020, 13:06 WIB
KEPALA Bapenda Kabupaten Bandung Drs. Usman Sayogi JB.*/ENGKOS KOSASIH/GALAMEDIA
KEPALA Bapenda Kabupaten Bandung Drs. Usman Sayogi JB.*/ENGKOS KOSASIH/GALAMEDIA /

Baca Juga: Ketum PKK Pusat Tri Tito Karnavian Bagikan Masker di Kampung Nelayan Indramayu

Yogi berharap, usai kegiatan itu para peserta dapat menyampaikan informasi yang mereka terima kepada seluruh warga di wilayah masing-masing. Pelayanan insentif pajak daerah ini kesempatan untuk warga.

“Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya para kades dan tokoh masyarakat ini, informasi dari kita dapat diteruskan. Karena ternyata tidak sedikit peserta, yang belum mengetahui adanya program ini,” tuturnya.

Sampel diawali di wilayah Solokanjeruk atas fasilitasi Pak Camat, sekaligus melakukan pelayanan mobile. Semoga masyarakat dapat memanfaatkan program ini.

Baca Juga: Tak Ingin Peristiwa Pencurian HP Terulang, Pemkab Garut Akan Cari Solusi

Sementara itu, Kades Panyadap Tedi Julia Taufik memandang sosialisasi yang diprakarsai Bapenda, dirasakan sangat positif.

“Masyarakat jadi lebih tahu masalah perpajakan, sehingga diharapkan semakin termotivasi untuk menunaikan kewajibannya,” kata Tedi, mantan Anggota DPRD Kabupaten Bandung ini.

Secara terpisah Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengungkapkan, sejak covid-19 mewabah di Indonesia awal Maret lalu, pemerintah provinsi melakukan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) atas BPHTB.

Baca Juga: Guru SMPN 3 Cirebon Sering Jadi Model Pembelajaran Jarak Jauh

Pemerintah pusat juga telah memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah untuk percepatan penanggulangan pandemi global tersebut

Halaman:

Editor: Parama Ghaly


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x