Network
Bahkan tak sedikit pula masyarakat dan pemerintahan di daerah zona hijau pun yang menolak kehadiran para pedagang bendera dengan alasan untuk mencegah resiko penyebaran Covid-19 di daerahnya.
manBaca Juga: Jadi Jurnalis Mengenakan Jilbab, Amanda Rawles: Ini Pengalaman Pertama
Disebutkannya, kalaupun ada daerah yang mau menerima warga pendatang, itu pun dengan menerapkan persyaratan di antaranya harus ada surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test.
Sedangkan biaya untuk bisa mengikuti rapid test itu sendiri terbilang mahal juga bahkan ada yang sampai harus bayar Rp 450 ribu dan ini tentu sangat memberatkan warga.
Padahal diakui Tony, untuk membantu meringankan beban warga yang ingin berangkat ke luar daerah untuk mencari nafkah dengan berjualan bendera, pihaknya telah membuatkan surat jalan, surat keterangan sehat, serta SKU.
Baca Juga: Ikke Nurjanah Kampanyekan Gizi Seimbang
Namun sayangnya, masih ada daerah yang tetap menolak kedatangan mereka sehingga pada akhirnya mereka terpaksa kembali ke kampung halaman.
"Kalaupun ada yang diterima, di sana mereka tak bisa langsung berjualan akan tetapi terlebih dahulu harus menjalani karantina selama beberapa hari. Ini tentu merepotkan juga, apalagi sisa waktu penjualan bendera kan hanya tinggal beberapa hari saja," ucap Tony.
Ia menerangkan, berdasarkan catatan yang ada, saat ini hanya ada sekitar 150 orang warga dari desa tersebut yang sudah pergi ke daerah lain untuk berjualan bendera.
Baca Juga: Korban PHK Jumlahnya Banyak, Roy: Semua Buruh Harusnya Terima BLT
