ZONA PRIANGAN - Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat menilai stabilitas sektor jasa keuangan di Jawa Barat sampai dengan Juli 2023 tetap terjaga dan resilien dengan kinerja keuangan yang bertumbuh dan indikator prudensial seperti likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Perkembangan Sektor Perbankan
Pada Juli 2023, kredit/pembiayaan perbankan Jawa Barat tumbuh sedikit melandai sebesar 7,22 persen yoy (Juni 2023: 7,28 persen yoy) menjadi Rp586.4 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor listrik & gas (67,9 persen yoy), jasa pendidikan (41,1 persen yoy), sosial budaya & hiburan (34,7 persen yoy), serta pertambangan (33,9 persen yoy) seiring dengan meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan industri pengolahan. Sementara dari perolehan market share, kepemilikan rumah tinggal masih mencatatkan porsi tertinggi sebesar 26,0 persen, diikuti perdagangan 18,5 persen dan pembiayaan multiguna 17,9 persen.
Secara tahunan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Jawa Barat pada Juli 2023 bertumbuh sebesar 3,86 persen yoy (Juni 2023: 3,47 persen yoy) menjadi sebesar Rp648,1 triliun, dengan porsi tertinggi pada tabungan sebesar 47,6 persen, diikuti deposito 33,1 persen dan giro sebesar 19,3 persen.
Baca Juga: Perdana! Gamer Laura Ziphora Streaming Live Shopping Jualan di Shopee Live
OJK mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas. Likuiditas industri perbankan Jawa Barat pada Juli 2023 dalam level yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 90,49 persen (Juni 2023: 88,66 persen). Sementara kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 3,61 persen (Juni 2023: 3,44 persen).
Perbankan Syariah
Beberapa tahun terakhir, tren pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Barat mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Pembiayaan perbankan syariah di Jawa Barat per Juli 2023 mencapai Rp62,29 triliun dan tumbuh 15,06 persen yoy yang ditopang oleh pembiayaan dari Bank Umum Syariah dengan porsi pembiayaan sebesar 64,31 persen, disusul Unit Usaha Syariah sebesar 27,24 persen dan BPR Syariah sebesar 8,45 persen dari total pembiayaan.
Market share pembiayaan perbankan syariah juga terus menunjukkan tren kenaikan, dari sebesar 8,4 persen pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) menjadi 10,62 persen per Juli 2023.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Di Jawa Barat, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat ini sejumlah 69 (enam puluh sembilan) perusahaan yang terdiri dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti, serta industri makanan dan minuman.
Sampai Juli 2023, nominal transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp119 triliun yang didominasi oleh investor ritel. Sementara itu, jumlah Single Investor Identification atau SID di Jawa Barat masih menjadi yang terbanyak yaitu mencapai 2.55 juta SID atau sekitar 22,53 persen dari total SID Nasional.
Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bursa Efek Indonesia, BJB dan BJB Sekuritas bersinergi untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan sektor Pasar Modal, yang ditandai dengan kegiatan Pencanangan Literasi Pasar Modal kepada 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di awal Agustus 2023.
Baca Juga: Mengungkap Kisah Panjang Kesuksesan: Arm, Apple, dan Era Newton yang Gagal
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non Bank
Dari perusahaan pembiayaan, outstanding piutang bertumbuh sebesar 12,93 persen yoy pada Juli 2023 (Juni 2023: 12,10 persen yoy) menjadi sebesar Rp71,6 triliun, lebih besar dibandingkan masa pandemi yang sempat bertumbuh negatif di akhir tahun 2021. Sekitar 26 persen pembiayaan disalurkan untuk sektor perdagangan, diikuti industri pengolahan 13 persen dan jasa persewaan 10 persen. Adapun rasio Non Performing Finance (NPF) masih terjaga sebesar 3,19 persen (Juni 2023: 3,16 persen).
Sementara untuk Fintech Peer to Peer (P2P) Lending, Jawa Barat masih menjadi Provinsi dengan outstanding pinjaman Fintech P2P Lending terbesar Nasional dengan pertumbuhan pinjaman sebesar 30,7 persen yoy mencapai Rp15,2 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,6 juta rekening. Adapun Tingkat Wan Prestasi (TWP) masih terjaga pada angka 4,14 persen. Sejak didirikan, perusahaan Fintech P2P lending telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp216 triliun kepada penerima pinjaman di Jawa Barat.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sejak Januari hingga Agustus 2023, OJK Jawa Barat telah memberikan 10.037 layanan berupa 8.464 pemberian informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan 1.573 pengaduan konsumen/masyarakat. Pengaduan konsumen/masyarakat ke sektor jasa keuangan terdiri dari 459 ke sektor Perbankan, 175 pengaduan ke sektor Perusahaan Pembiayaan, 42 pengaduan di sektor Asuransi, 273 pengaduan Fintech P2P Lending dan 339 pengaduan ke sektor lainnya.
Untuk menangani isu perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara luring (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
Hingga 31 Agustus 2023, OJK Jawa Barat telah melaksanakan 60 kegiatan edukasi yang menjangkau 10 ribu peserta yang sebagian besar dilaksanakan secara tatap muka. Edukasi dilaksanakan kepada pelajar /mahasiswa sebanyak 20 kali, 14 kali kepada santriwan/santriwati, 3 kali kepada perempuan dan Ibu Rumah Tangga, 1 kali kepada Guru, 5 kali kepada Pelaku UMKM dan kepada masyarakat umum sebanyak 17 kali. Materi yang disampaikan mengenai pengenalan OJK dan Industri Jasa Keuangan juga termasuk materi mengenai waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal.
Perkembangan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Di wilayah kerja OJK KR2 Jawa Barat telah terbentuk 16 TPAKD yaitu 1 TPAKD Provinsi, 9 TPAKD Kabupaten dan 6 TPAKD Kota. Dengan implementasi beberapa program yaitu:
Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) yang merupakan skema program kredit tanpa bunga dan agunan. Sampai dengan Agustus 2023, telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp66,1 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 15 ribu rekening. Tingkat rasio kredit bermasalah dari program ini masih terjaga di angka 4,14 persen.
Kredit Jaringan Wirausaha Sejahtera (Jawara Bedas) yang merupakan pembiayaan permodalan non permanen kepada masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) yang memiliki usaha ultra mikro. Sampai dengan Agustus 2023, telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp40,2 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 20 ribu rekening. Tingkat rasio kredit bermasalah dari program ini terjaga di angka 2,87 persen.
Program Kredit/Pembiayaan Skema Pertanian & Peternakan
Skema Peternakan Domba
Telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp8,8 miliar kepada 37 kelompok peternak (166 orang) dengan outstanding sebesar Rp2,9 miliar dan rasio kredit bermasalah di 0 persen.
Skema Peternakan Sapi
Telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp29 miliar kepada 58 peternak dengan outstanding sebesar Rp25 miliar dan rasio kredit bermasalah di 0 persen.
Skema Perkebunan Teh
Telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp1,9 miliar kepada 1 kelompok petani (25 orang) dengan outstanding sebesar Rp1,9 miliar dan rasio kredit bermasalah di 0 persen.
Skema Pertanian Padi
Telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp12,9 miliar kepada 1 kelompok tani (125 orang) dengan outstanding sebesar Rp4,4 miliar dan rasio kredit bermasalah di 0 persen.
Program Ekosistem Keuangan Inklusif
Bertujuan untuk mendorong pemerataan akses keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat di wilayah pedesaan melalui peningkatan pemanfaatan/penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat desa. Adapun salah satu implementasi kegiatannya adalah Literasi Keuangan Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 10 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Menparekraf RI, Sandiaga Uno di Desa Wisata Alam Endah, Ciwidey, Kabupaten Bandung.
Program Akselerasi Keuangan Syariah
Bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah melalui peran industri jasa keuangan syariah dan stakeholder terkait. Adapun skema program antara lain:
Tabungan Haji Muda
Merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji untuk peserta usia 18-30 tahun melalui produk tabungan simpanan mahasiswa dan pemuda (SIMUDA). Sampai dengan Agustus 2023, jumlah rekening mencapai 7.656 rekening dengan nominal tabungan sebesar Rp76,5 juta
Laku Pandai Syariah
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) guna memperluas akses keuangan syariah di tengah masyarakat, dengan jumlah agen sebanyak 26.450 agen.
Kartu Santri
Kartu Identitas yang digunakan oleh santri sebagai alat pembayaran di lingkungan pesantren melalui agen Laku Pandai. Sampai dengan Agustus 2023, telah tersebar di 336 pesantren, dengan jumlah rekening sebanyak 10.222 rekening dan transaksi Rp2,3 miliar.***