ZONA PRIANGAN - Sebuah kapal pesiar mewah milik oligarki Rusia Alexey Mordashov berangkat dari perairan Hong Kong pada Kamis menuju pelabuhan Cape Town Afrika Selatan, menurut situs pelacakan swasta MarineTraffic.
Pemandangan mencolok dari Nord multi-dek 465 kaki atau sekitar 141 meter di pelabuhan kota Victoria dalam beberapa minggu terakhir telah memicu kritik dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang mempertanyakan "transparansi" pusat keuangan dan memperingatkan risiko reputasi.
Mordashov, seorang miliarder yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin, termasuk di antara sejumlah warga negara Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, tetapi bukan PBB setelah invasi Rusia ke Ukraina karena hubungan mereka dengan Putin.
Baca Juga: Uni Eropa akan Menambahkan Sanksi Baru terhadap Iran, Buntut dari Serangan Drone Rusia ke Ukraina
Sementara sejumlah superyacht Rusia telah disita atau ditolak masuk di Eropa dan yurisdiksi lainnya, Nord dibiarkan tidak terganggu di Hong Kong setelah kedatangannya pada 5 Oktober.
Dengan nilai lebih dari $500 juta atau sekitar Rp7,7 triliun, kapal itu tiba melalui pelayaran tujuh hari dari Vladivostok di Timur Jauh Rusia, menyusuri Laut Jepang dan Laut Cina Timur.
Departemen Kelautan Hong Kong kemudian mengkonfirmasi kepada Reuters bahwa Nord telah meninggalkan Hong Kong pada hari Kamis, tetapi mengatakan tidak dapat berkomentar lebih lanjut.
Baca Juga: Perang Rusia-Ukraina : Darurat Militer Menunjukkan Ukraina Tidak Ingin Bergabung dengan Rusia
Situs MarineTraffic menempatkan kapal di tenggara perairan Hong Kong pada Kamis malam, menuju ke Laut Cina Selatan.
Seorang saksi Reuters melihat tongkang bahan bakar di samping kapal di dalam pelabuhan pada siang hari.
Pemimpin Hong Kong John Lee mengatakan pada 11 Oktober bahwa otoritas kota tidak akan bertindak atas sanksi sepihak yang dikenakan pada Mordashov oleh yurisdiksi individu.
Baca Juga: Inilah Jenis Drone Kamikaze yang Digunakan oleh Rusia untuk Membombardir Ukraina
"Kami tidak dapat melakukan apa pun yang tidak memiliki dasar hukum," kata Lee, yang dirinya juga dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat atas perannya dalam tindakan keras terhadap kebebasan lokal.
Lee, yang akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak investasi internasional pada November bersama para pemimpin bisnis global, mengatakan kota yang diperintah China itu hanya akan mematuhi sanksi PBB.***