Network
"Kami khawatir perjalanan itu mungkin lebih berbahaya daripada manfaatnya. China dapat menggunakannya untuk tujuan propaganda," kata juru bicara Kongres Zumretay Arkin kepada Reuters.
Pengawasan internasional terhadap tindakan pemerintah China di Xinjiang meningkat pada tahun 2018, setelah PBB mengatakan sebanyak 1 juta orang Uyghur ditahan di "kamp interniran besar-besaran" yang didirikan untuk indoktrinasi politik.
Baca Juga: 'Ikatan Cinta' Rabu 25 Mei 2022: Pesan Menyakitkan Bu Rosa untuk Elsa, Ammar Mencoba Memikat Andin
China awalnya menyangkal keberadaan kamp, kemudian mengakui telah mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" dengan asrama, di mana orang dengan "secara sukarela" belajar tentang hukum, bahasa Mandarin, dan keterampilan kejuruan.
Partai Komunis yang berkuasa mengatakan pusat-pusat seperti itu diperlukan untuk mengekang "Tiga Kekuatan" yakni terorisme, separatisme dan radikalisme agama di Xinjiang, yang berbatasan dengan Asia Tengah di perbatasan barat laut China.
Baca Juga: China Mengganti Ketua Partai Komunis Wilayah Xinjiang Terkait Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uyghur
Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan pada 2019 semua peserta pelatihan telah "lulus".
Amerika Serikat memberi sanksi kepada pejabat China yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang pada tahun 2020 dan 2021 dan memberlakukan larangan atas barang-barang yang diproduksi di Xinjiang karena kekhawatiran akan kerja paksa.
Beijing telah membantah tuduhan Barat tentang kerja paksa, genosida dan pelanggaran hak asasi manusia dan berulang kali memperingatkan negara-negara lain untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negerinya.***
