ZONA PRIANGAN - Pemerintah terus menekan angka korupsi di negeri ini dengan berbagai cara.
Salah satunya yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bentuk pencegahan korupsi ialah dengan transparansi dan digitalisasi.
Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil pada pembukaan webinar secara daring dengan tema "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Perizinan dan Tata Niaga" yang diselenggarakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Baca Juga: Produk Vaksin Covid-19 Buatan Bio Farma Dipastikan Sudah Teruji, Erick Tohir: Hasilnya Tak Diragukan
"Jadi transparansi salah satu obat yang mujarab untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan serta dengan pelayanan digital maka semua akan menjadi transparan cepat dan tepat," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam keterangan Persnya yang diterima ZonaPriangan.com, Kamis 15 Oktober 2020.
Sofyan A. Djalil sepakat dengan strategi yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan.
"Kita yakin pencegahan itu lebih baik dari pada mengobati, dan kami mencoba digitalisasi dan transparansi sehingga tidak ada ruang bagi orang yang mempunyai itikad tidak baik. Komitmen ATR/BPN sangat proaktif dalam membantu bagaimana sistem yang lebih baik dan bisa dilihat sehingga pelayanan publik lebih optimum," katanya.
Baca Juga: Rencana Merger 3 Bank Syariah, Dijamin Tidak Ada PHK Massal
Tata ruang, kata dia, menjadi salah satu untuk mendorong investasi dan seringkali terbentur dengan peraturan yang rumit, untuk itu guna mencegah praktik korupsi harus dibuat aturan yang sederhana dan semudah mungkin.
Menurut Sofyan, optimalisasi tata ruang diperlukan untuk mempercepat investasi dan kemudahan berusaha.
“Untuk mempercepat investasi pemerintah memperkenalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sudah sampai zonasi dan berbasis peta 1:5000 bahkan nanti dikombinasi dengan informasi pertanahan," paparnya.
Baca Juga: Lima Member Wanna One Akan Reuni Tampil Bareng di konser, Kang Daniel Ikutan Gak Ya?
Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri yang juga menjadi narasumber pada kegiatan webinar ini mengapresiasi institusi yang telah melakukan perbaikan perizinan dan berusaha.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan yang telah membangun sistem perbaikan baik perizinan, pelayanan publik dan tata niaga, usaha. Dengan perbaikan sistem tentu tidak ada ruang kesempatan untuk korupsi sehingga suatu saat mimpi kita mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi bisa terwujud," ucapnya.
Menurut Firli, tata ruang dan perizinan menjadi perhatian mereka bersama. Presiden Joko Widodo mengatakan lakukan pencegahan, jangan ada korupsi.
Baca Juga: Intip Spesifikasi Realme 7 Pro, Dengan Fitur 4 Kamera dan Charging Tercepat
"Tapi jika ada korupsi gigit sekeras-kerasnya dan pencegahan korupsi tidak hanya bisa dilakukan KPK saja tetapi perlu dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam usaha kita menjaga aset negara dari kerugian negara," tambahnya.
Sedangkan, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menuturkan bahwa untuk meningkatkan transparansi produk Rencana Tata Ruang (RTR), Kementerian ATR/BPN juga mengembangkan sistem informasi tata ruang yang terhubung dengan platform lainnya.
“Kita telah mempunyai platform digital konsultasi publik dan monitoring untuk meningkatkan transparansi dan inklusi masyarakat," tuturnya.***