Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintah terus menekan angka korupsi di negeri ini dengan berbagai cara.
Salah satunya yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bentuk pencegahan korupsi ialah dengan transparansi dan digitalisasi.
Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil pada pembukaan webinar secara daring dengan tema "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Perizinan dan Tata Niaga" yang diselenggarakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Baca Juga: Produk Vaksin Covid-19 Buatan Bio Farma Dipastikan Sudah Teruji, Erick Tohir: Hasilnya Tak Diragukan
"Jadi transparansi salah satu obat yang mujarab untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan serta dengan pelayanan digital maka semua akan menjadi transparan cepat dan tepat," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam keterangan Persnya yang diterima ZonaPriangan.com, Kamis 15 Oktober 2020.
Sofyan A. Djalil sepakat dengan strategi yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan.
"Kita yakin pencegahan itu lebih baik dari pada mengobati, dan kami mencoba digitalisasi dan transparansi sehingga tidak ada ruang bagi orang yang mempunyai itikad tidak baik. Komitmen ATR/BPN sangat proaktif dalam membantu bagaimana sistem yang lebih baik dan bisa dilihat sehingga pelayanan publik lebih optimum," katanya.
Baca Juga: Rencana Merger 3 Bank Syariah, Dijamin Tidak Ada PHK Massal
Tata ruang, kata dia, menjadi salah satu untuk mendorong investasi dan seringkali terbentur dengan peraturan yang rumit, untuk itu guna mencegah praktik korupsi harus dibuat aturan yang sederhana dan semudah mungkin.
