Network
Menurut Sofyan, optimalisasi tata ruang diperlukan untuk mempercepat investasi dan kemudahan berusaha.
“Untuk mempercepat investasi pemerintah memperkenalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sudah sampai zonasi dan berbasis peta 1:5000 bahkan nanti dikombinasi dengan informasi pertanahan," paparnya.
Baca Juga: Lima Member Wanna One Akan Reuni Tampil Bareng di konser, Kang Daniel Ikutan Gak Ya?
Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri yang juga menjadi narasumber pada kegiatan webinar ini mengapresiasi institusi yang telah melakukan perbaikan perizinan dan berusaha.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan yang telah membangun sistem perbaikan baik perizinan, pelayanan publik dan tata niaga, usaha. Dengan perbaikan sistem tentu tidak ada ruang kesempatan untuk korupsi sehingga suatu saat mimpi kita mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi bisa terwujud," ucapnya.
Menurut Firli, tata ruang dan perizinan menjadi perhatian mereka bersama. Presiden Joko Widodo mengatakan lakukan pencegahan, jangan ada korupsi.
Baca Juga: Intip Spesifikasi Realme 7 Pro, Dengan Fitur 4 Kamera dan Charging Tercepat
"Tapi jika ada korupsi gigit sekeras-kerasnya dan pencegahan korupsi tidak hanya bisa dilakukan KPK saja tetapi perlu dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam usaha kita menjaga aset negara dari kerugian negara," tambahnya.
Sedangkan, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menuturkan bahwa untuk meningkatkan transparansi produk Rencana Tata Ruang (RTR), Kementerian ATR/BPN juga mengembangkan sistem informasi tata ruang yang terhubung dengan platform lainnya.
“Kita telah mempunyai platform digital konsultasi publik dan monitoring untuk meningkatkan transparansi dan inklusi masyarakat," tuturnya.***
