Network
ZONA PRIANGAN - Ada wacana muncul pada tahun 2024 mendatang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salahsatu kontestan Calon Presiden RI.
Namun, bila hal tersebut menjadi kenyataan Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina banyak pihak menyatakan Indonesia akan semakin hancur.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menegaskan, hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, sebelum dia ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Baca Juga: Beginilah Cara Cepat Dapat Bantuan Rp2,4 Juta Bagi UMKM Kota Bandung
"Tidak. Waktu itu Mahfud MD sebagai pakar hukum mengatakan tak bisa jadi Presiden karena alasan hukum," tegas Ujang seperti dikutip ZonaPriangan.com Dari rri.co.id, Selasa 20 Oktober 2020.
Sebelumnya, pada tahun 2018 silam, Mahfud MD sempat menegaskan bahwa Ahok tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, karena dia sempat dihukum dua tahun penjara, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih. Ahok juga ditegaskannya tidak dapat dijadikan sebagai menteri.
Lebih lanjut menurut Ujang yang juga pengamat politik ini, bukan tidak mungkin Indonesia bakalan hancur jika dipimpin oleh Ahok.
Baca Juga: Kominfo Dukung Penuh UMKM Jualan Online, Target Jadi Kekuatan Ekonomi Global 2030
"Seandainya Ahok jadi presiden Indonesia ya akan semakin hancur. Ahok banyak masalahnya. Dan banyak tuduhan korupsinya. Ahok juga tak diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia," tukasnya.
Perlu diketahui, dalam sebuah unggahan Youtube berjudul "Kalau Ahok Jadi Presiden, Apa yang Dilakukan" milik seniman Butet Kertaradjasa.
Ahok menyatakan bahwa semua orang pasti punya salah. Namun jika dirinya menjadi Presiden RI, maka anak koruptor sekalipun dapat masuk ke jajaran birokrasi, asalkan sudah menyatakan komitmen untuk jujur dalam bekerja.
Baca Juga: Segera Cek Rekening Hari ini! BLT Subsidi Gaji Oktober Sudah Cair
Namun apabila ada pejabat yang berani melakukan korupsi, maka penegakan hukum yang keras harus dilakukan.
Selain itu, jika ada pejabat atau tokoh yang tersandung kejahatan di masa lalu, maka ditegaskannya proses hukum tetap harus dijalankan.
Namun jika diperlukan, maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikumandangkan hakim, seorang Presiden dapat melakukan rekonsiliasi, atau pemutihan.
Baca Juga: PDI-P Akan Jatuhkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye
"Langsung dilakukan pemutihan dosa-dosa lama. Supaya dari rezim ke rezim ini tidak dijadikan ATM. Anak pejabat yang korupsi pun belum tentu korup, belum tentu dia tidak punya hati melayani rakyat, belum tentu dia tidak punya hati menolong yang miskin dan yang butuh pertolongan," ujar Ahok.
Bukan hanya itu, Ahok juga sempat berbicara tentang kenaikan gaji dan tunjangan serta subsidi bagi aparat TNI. Utamanya yang punya jasa dalam membela bangsa di peperangan.
Meski demikian, dipertegas soal dirinya masih punya peluang atau tidak menjadi seorang presiden, Ahok pun berseloroh. "Saya masih bisa jadi presiden, presiden direktur," selorohnya.
Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19 , Segenap Anggota Polres Majalengka Menjalani Rapid Test
Yang jelas menurut Ahok, ada narasi yang hilang di negara ini tentang asal-usul dirinya.
"Tiba-tiba seolah-olah saya bukan orang Indonesia asli, ada narasi yang hilang. Kalau kita bicara keyakinan, kita susah mengatakan siapa yang paling benar. Tapi kalau anda katakan beriman, ya saya lihat dari perbuatan kamu dong.
Perbuatan kamu menunjukkan iman kamu enggak? Jadi enggak usah suruh saya tunjukkan iman saya, saya akan tunjukkan melalui perbuatan saya. Anda akan tahu iman saya seperti apa," demikian Ahok.***
