Network
Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan pada Januari 2007 dengan kesepakatan waktu perjanjian kerjasama selama 15 tahun.
Salah satu point perjanjian kerjasama tersebut menyebut bahwa dana operasional awal PT Air Manado diperoleh melalui investasi dari pihak WMD.
"Saat itu PDAM Manado mau bangkrut. Buat bayar gaji karyawan saja tidak bisa dan berhutang ke WMD, kok. Sudah dibantu malah begini, Air susu dibalas air tuba," demikian Hendrik.
Baca Juga: Per 3 Oktober 2023 KA Feeder KCJB Whoosh Resmi Beroperasi, Hari Pertama Angkut 492 Pelanggan
Berdasarkan nota perjanjian kerjasama, perwakilan WMD meminta pengembalian dana investasi yang belum dibayarkan sejumlah Rp 150 Miliar kepada PDAM Manado selaku pemegang 49 persen saham PT Air Manado. Hingga kasus ini bergulir, PDAM Manado tidak mengakui adanya piutang tersebut dan menolak melakukan pembayaran.
Dalam proses persidangan, tim kuasa hukum Joko Suroso melihat sejumlah kejanggalan, salah satunya adalah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dengan vonis 10 tahun penjara.
Tuntutan JPU tersebut dirasakan janggal karena lebih berat dibandingkan terdakwa lain yang menandatangani dokumen perjanjian kerjasama.
Selain itu, Joko Trio Suroso dituntut membayar denda Rp 1 miliar dan wajib melakukan penggantian uang sebesar 932.000 Euro, dengan tambahan bila tidak bisa dipenuhi subsider 5 tahun penjara.
Baca Juga: Budi Arie Setiadi: Perjalanan dari Relawan Projo Hingga Menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika
Ada pihak-pihak yang terkesan ingin "cuci tangan" berupaya lepas tanggungjawab dengan menjadikan Joko Suroso terdakwa.
