Network
ZONA PRIANGAN - Masyarakat saat ini sudah mulai menjauhi kemasan plastik sekali pakai seperti contohnya galon sekali pakai.
Aktivis lingkungan dari Divers Clean Action, Swietenia Puspa Lestari, menduga adanya upaya-upaya dari pihak tertentu yang mencoba mempengaruhi masyarakat yang saat ini sudah mulai menjauhi kemasan plastik sekali pakai tersebut.
"Upaya tersebut yakni dengan membuat sebuah framing seolah-olah galon guna ulang itu berbahaya karena mengandung BPA dibanding kemasan plastik sekali pakai," katanya saat acara diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Menyoal Kebijakan Pelabelan Kemasan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan" yang digelar belum lama ini.
Baca Juga: Inilah 5 Cara Perawatan Kulit Wajah di Saat Musim Pancaroba
Lebih lanjut Tenia mengatakan, upaya BPOM yang ingin melabeli "berpotensi mengandung" BPA yang hanya diatur pada galon guna ulang saja dan tidak pada kemasan lain juga seperti kaleng dan lain-lain, itu sudah mendukung framing yang dilakukan pihak-pihak tertentu saat ini.
"Saya nggak tahu siapa yang buat framing seperti itu. Tapi, intinya masyarakat bisa terpengaruh oleh framing yang dibuat itu dan akan menganggap bahwa ternyata galon guna ulang itu berbahaya," ujarnya.
Tenia pun mengkhawatirkan masyarakat yang selama ini sudah mulai terbiasa membawa botol minum sendiri dan mengisinya dengan air kemasan galon guna ulang akan beranggapan bahwa airnya tidak sehat. Padahal itu hanya framing saja.
Baca Juga: Bahaya BPA dalam Air Galon Itu Hoaks, Pengamat: BPOM Harus Fokus Dampak Kesehatan Jangka Pendek
Menurut Tenia, permasalahan galon guna ulang harus dilabeli itu membuat para aktivis lingkungan “patah hati” atau sedih dan kecewa.
"Pasalnya, kami yang sudah lebih dari 6 tahun di lapangan ini menyuarakan agar masyarakat tidak menggunakan lagi kemasan sekali pakai karena dampaknya terhadap lingkungan, dibuat patah hati dengan adanya rencana peraturan BPOM soal pelabelan BPA terhadap galon guna ulang," paparnya.
Selama ini, lanjut Tenia, pihaknya juga sangat menyayangkan adanya narasi yang dibuat yang menyatakan bahwa galon sekali pakai itu lebih baik daripada galon guna ulang.
Baca Juga: Pelabelan BPA Free di Kemasan Galon Guna Ulang Masih Silang Pendapat di YLKI, Ini Penjelasannya
"Karena, kan sudah banyak sekali teman-teman di lapangan, baik aktivis-aktivis, masyarakat biasa, yang sudah melakukan petisi untuk menolak penggunaan galon sekali pakai ini karena akan menambah timbulan sampah terhadap lingkungan. Tapi, kok justru ada yang membuat pernyataan-pernyataan seperti itu melalui iklan-iklan dan juga sinetron," ucapnya.
Menurutnya, kini ada 50 ribu orang lebih yang mendukung petisi menolak galon sekali pakai.
Selain itu lebih dari 8 ribu orang aktivis dan masyarakat juga mendukung Permen LHK Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah dari Produsen, yang mengatur agar manufaktur, retail dan juga jasa makanan dan minuman serta akomodasi, untuk menerapkan hierarki pengelolaan sampah dari sumber.
Baca Juga: BPOM Dinilai Tak Netral Buat Kebijakan, Pakar: Pelabelan BPA Free Khusus Galon Guna Ulang Resahkan Masyarakat
"Kalau ngomongin sampah itu harus kita ibaratkan dengan membersihkan air akibat kran bocor. Kalau kita cuma mengepel airnya saja tanpa memperbaiki krannya, itu kan percuma saja. Jadi, yang kita lakukan itu bukan bersih-bersih saja, atau mendaur ulang di akhir saja, tetapi kita juga harus menyetop sumbernya dari hulunya," ungkapnya.
Jadi, kata Tenia, dalam upaya penanganan sampah plastik ini, upaya reduksi, redesign, itulah yang sangat digaungkannya bersama para aktivis lingkungan lainnya.
"Kita sangat suka dan juga ingin dengan opsi-opsi guna ulang, isi ulang itu lebih banyak di pasaran. Karena, itu akan membantu mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia," ucapnya.
Menurutnya, kisruh narasi mengenai pelabelan BPA itu membuat masyarakat bingung.
Di mana, narasi itu bisa membuat masyarakat yang tadinya sudah beralih ke penggunaan guna ulang untuk mengurangi sampah plastik ke lingkungan menjadi beralih lagi ke kemasan yang sekali pakai.
"Jadi, menurut saya, ini harus dicegah agar tidak terjadi salah persepsi dengan munculnya narasi-narasi tadi," katanya.
Baca Juga: Cacing Hati Ditemukan Pada Saat Pemotongan Hewan Qurban Sapi dan Kambing di Majalengka
Tenia pun mengatakan, berbicara galon sekali pakai itu sangat identik dengan masalah sampah.
Sementara, lanjutnya, kalau guna ulang itu, galon kosongnya akan diambil lagi oleh produsennya untuk diolah secara bertanggung jawab.
Dan dari data yang beredar sekarang, itu bisa menghemat sampai 250 ribu ton plastik dalam setahun.
"Itu kan secara langsung dan tidak langsung ikut mendukung bagaimana kita bisa mengurangi pengambilan atau ekstraksi sumber daya alam sebagai sumber membuat virgin plastik. Dengan demikian harga virgin plastik akan menjadi semakin mahal dan hilang, dan produk hasil recycle dibuat menjadi lebih murah," tuturnya.
Tapi, kata Tenia, ketika nanti kebijakan itu mengarah ke salah narasi tadi, yaitu pelabelan BPA, maka itu nanti secara tidak langsung akan berpengaruh pada masalah daur ulang.
Dan kalau berbicara masalah daur ulang, itu akan menyambung ke masalah iklim.
"Karena, ngomongi perubahan iklim dari sampah, transportasi sampah dan daur ulang itu merupakan emiten terbesar kedua setelah pengelolaan sampah yang tidak baik," katanya.
Jadi, menurutnya, banyak resiko yang belum termitigasi dari kebijakan-kebijakan dan narasi yang ada di publik saat ini soal pelabelan BPA.
"Karenanya, kami sangat ingin jika sebuah kebijakan itu jangan sampai kontradiktif dengan yang sudah ada saat ini. Di mana, sekarang kita semua sudah melihat gerakan guna ulang atau isi ulang ini sudah sangat baik dan menuju lebih baik lagi. Untuk mendukung kebijakan itu, mungkin harus berkoordinasi dengan lintas stakeholders, karena nanti yang bingung itu masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Darul Siska, mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun dengan BPOM sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI terkait rencana pelabelan BPA terhadap air minum kemasan.
"Bahwa khusus untuk produk-produk, saya tidak mempersoalkan mau itu daur ulang, galon sekali pakai, atau isi ulang. Tetapi, yang penting adalah kadar penggunaan BPA-nya terkontrol, tidak sampai pada melewati ambang batas yang membahayakan masyarakat," kata Darul.
Dia juga meminta agar BPOM harus melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rencananya terkait pelabelan BPA ini.
"BPOM juga harus melakukan koordinasi yang intens untuk melihat kebijakan dari sisi industri, kesehatan, dan lingkungan," pungkasnya.***
