Network
ZONA PRIANGAN - Bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Pusat untuk nelayan yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran sudah berlangsung sejak Minggu, 19 Juli 2020 kemarin.
Program pemerintah pusat melalui jaring pengaman sosial itu untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.
Nelayan diharapkan bisa mendapatkan manfaat dari program jaring pengaman sosial tersebut di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Seorang Ustadzah Terpapar Covid-19, Pesantren At-Thahiriyah Lakukan Rapid Test Massal
Hanya saja bantuan jaringan pengaman sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang disalurkan ke nelayan melalui kantor pos dinilai tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kegaduhan.
Seperti yang terpantau di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran sejumlah masyarakat nelayan mendatangi kantor desa.
Bahkan Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kab. Pangandaran tak luput dari sasaran nelayan untuk mempertanyakan kejelasan terkait bantuan jaminan pengaman sosial dari Kementerian Sosial.
Baca Juga: Persib Belum Berani Berlatih di Lapangan Pusdikpom, Ini Alasannya
Saat dikonfirmasi Ketua Rukun Nelayan Bojongsalawe, Desa Karangjaladri Kec. Parigi Sugito membenarkan bahwa tidak semua nelayan di desa nya mendapatkan jaringan pengaman sosial.
